Evaluasi Reformasi Agraria, Komisi II Apresiasi ATR-BPN Kanwil Kalbar

Senin, 26 Agustus 2024 | 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/0BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Reformasi Agraria. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024).

“Ya kita mengapresiasi ya terhadap kinerja dari Kanwil Kalimantan Barat beserta Kantah Kalimantan Barat BPN terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan, “ ujar Saan Mustopa usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan (23/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat khususnya ke BPN kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yakni terkait dengan evaluasi pelaksanaan reforma agraria. Evaluasi itu mencakup soal capaian capaian dari target-target yang sudah ditentukan.

Baca Juga:  Firman Soebagyo Minta Prabowo Waspadai Loyalitas Palsu di Lingkaran Kekuasaan

“Misalnya terkait dengan soal legalisasi tanah. Kedua, terkait dengan soal distribusi dari reforma agraria dan juga resolusi konflik,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Adapun terkait permasalah pertanahan yang ada di Kalimantan Barat, ia menjelaskan bahwa dari hasil pemaparan yang disampaikan tersebut, progres penyelesaiannya mendekati seratus persen.

“Misalnya terkait dengan legalisasi, yaitu dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) itu juga sudah mereka lakukan. Dari total dari 14 Kantah yang ada di Kalimantan Barat itu sudah hampir menyelesaikan semua target dari PTSL,” terangnya.

Baca Juga:  DPR Minta Presiden Prabowo Cabut Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Listyo Sigit

Diketahui PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.

Terkait distribusi, ia pun mengungkapkan bahwa progresnya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yakni dalam tahap penyelesaian. Sedangkan permasalahan terkait Hak Guna Usaha (HGU) maupun juga yang terkait dengan konflik-konflik yang lain ini juga dalam sebuah proses penyelesaian..(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat
Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN
Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR
120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 
Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Anggota DPR Bentangkan Tulisan “Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan”
Firman Soebagyo Minta Prabowo Waspadai Loyalitas Palsu di Lingkaran Kekuasaan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 16:28 WIB

Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat

Kamis, 12 November 2026 - 17:39 WIB

Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN

Kamis, 12 November 2026 - 17:08 WIB

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR

Rabu, 11 November 2026 - 20:33 WIB

120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 

Rabu, 11 November 2026 - 13:52 WIB

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Berita Terbaru