JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI akan memprioritaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan pada Masa Persidangan Tahun 2026.
Fokus tersebut mencakup penanganan pascabencana, evaluasi layanan publik, hingga penguatan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
“Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Prioritas tersebut antara lain mencakup ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatera dan wilayah lainnya, evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru, serta evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang tengah dilanda konflik.
“Isu-isu tersebut juga meliputi proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk menjamin penegakan serta kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Puan.
Selain itu, DPR RI turut memberi perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan secara nondiskriminatif, penanganan kasus super flu di berbagai wilayah Indonesia, serta persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
“DPR RI juga memprioritaskan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” katanya.
Terkait penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana guna memastikan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Pembentukan satuan tugas ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” tegas Puan.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Romy Agus
Sumber Berita : DPR RI
