Tak Ingin Kecolongan dari Nuryadin, Darussalam Menghadap Mabes Polri dan Ketua Komisi III DPR RI

PENETAPAN Tersangka H Nuryadin oleh Polresta Bandarlampung dinyatakan sah oleh Hakim PN Tanjungkarang, dengan hakim tunggal Firman Khadafi Tjindarbumi , pada 24 Desember 2025 lalu.

Anehnya, Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan gelar perkara khusus pada Kamis (12/3/2026). Gelar perkara khusus ini membuat pihak H Darussalam tak tinggal diam. Alih-alih tak ingin kecolongan, Darussalam bersama PH nya ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.

Gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim  dinilai janggal pengacara H Darussalam. PH H Darussalam yang terdiri dari Agus Bhakti Nugroho, Ujang Tomy, Rudi Antoni, Zainal Rachman, dan Rahmat Sulaiman dari Kantor NP & Lamp Co. Law Firm akhirnya mengadu ke Komisi III DPR RI.

Bahkan menurut salah seorang PH H Darusalam, Agus Bhakti Nugroho, gelar perkara khusus ini sangat jauh dari asas kepastian hukum terhadap kliennya-H Darussalam.

Oleh karenanya, H Darussalam bersama PH meminta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman untuk mengkaji dan memperjelas konstruksi hukum yang ada.

Baik PH maupun H Darussalam yang dihubungi malam ini, Minggu, 15 Maret 2026 menyatakan langkah hukum bertemu Mabes Polri dan Komisi III DPR RI tidak lain, agar persoalan hukum H Darussalam versus H Nuryadin ini akan menemui titik akhir.[]

Penulis : Anis

Editor : Rudi Alfian

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya