Sensus Ekonomi 2026 dan Pentingnya Data Akurat

BANDARLAMPUNG-Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan apa adanya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (08/08/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah. Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda, kini dapat diperkuat melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya data.

“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena sensus dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih lengkap. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata.

Ia juga menyoroti perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak melibatkan masyarakat bekerja dari rumah melalui teknologi.

“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.

Menurutnya, data yang diberikan masyarakat dapat dianalogikan seperti proses pemeriksaan kesehatan. Dokter membutuhkan informasi yang jujur dari pasien agar dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang benar agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.

Gubernur juga mengajak para tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung untuk menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan dan menyampaikan pentingnya sensus kepada komunitas masing-masing.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan capaian yang membanggakan. Pada tahap pertama, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.

Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena itu, BPS mengajak seluruh elemen masyarakat turut memberikan dukungan agar Lampung dapat mempertahankan prestasi tersebut.

Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah tangga.

Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. FPK yang menjadi wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung dinilai memiliki peran penting dalam membantu BPS menjangkau masyarakat.

Darussalam mengajak seluruh anggota FPK untuk memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.

Ia juga menilai kerja sama antara FPK dan BPS dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membantu menyediakan data mengenai keberadaan dan jumlah anggota berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria dalam paparannya menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, konsolidasi BPS dan FPK menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat terjadi antara petugas sensus dan masyarakat.[]

Penulis : Desty E

Editor : Rudi Alfian

Sumber Berita : Bandarlampung

Temukan berita-berita menarik lainnya