Realisasi PKB Rendah, Ismet Roni Minta Pemprov Lampung Evaluasi Menyeluruh

BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak mencapai target dari Rp4,22 triliun, hanya terealisasi Rp3,37 triliun atau hanya 79,95 persen.

Belum lagi sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terendah dengan Rp691,37 miliar atau 42,41 persen. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ismet mengatakan, rendahnya capaian PKB tidak bisa dilihat dari satu sisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi, kata dia, adalah penerapan kebijakan opsen pajak yang justru perlu disikapi sebagai peluang melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin alasannya salah satunya karena opsen pajak, bagaimana ini kita jadikan peluang saja. Kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, ya duduk bersama dibicarakan,” ujar Ismet, Rabu (7/1/2026).

Ia juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data. Dengan demikian, perencanaan pendapatan daerah ke depan dapat disusun lebih realistis bersama DPRD.

“Data harus terbuka. Supaya kita bisa menyusun target yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Selain PKB, Ismet menegaskan optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan menggali seluruh potensi yang ada, termasuk sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.

“Sekecil apa pun potensinya harus kita gali. Saya optimis, kondisi pendapatan dan belanja daerah tahun ini bisa lebih baik dan lebih sehat,” ujarnya.

Terkait kritik tajam dari berbagai pihak di luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut seharusnya dijadikan bahan introspeksi, bukan dihindari.

“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin, agar kita ke depan lebih baik,” katanya.

Ia memastikan DPRD siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah, termasuk melalui Komisi III DPRD Lampung.

“DPRD siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, duduk bersama. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan. Sama-sama kita perbaiki,” tegasnya.

Ismet juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kemudahan layanan menjadi kunci peningkatan kepatuhan pembayaran PKB.

“Pelayanan kepada objek pajak kendaraan ini harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bareng, buat polanya,” ucapnya.

Mengenai persoalan tunda bayar, Ismet menyatakan optimistis dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Tahun lalu sekitar Rp500 miliar lebih bisa diselesaikan. Saya optimis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Penulis : Desty

Editor : Nara

Sumber Berita : DPRD

Temukan berita-berita menarik lainnya