KETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hal itu diungkap Felly saat Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/2).
“Dari sisi kesehatan, saya menyoroti pelayanan, khususnya kepesertaan PBI daerah. Memang dilaporkan ada Rp300 miliar yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Namun saya menerima laporan bahwa sejak 2024 share ini belum dibayarkan. Ini tentu bisa menghambat pengobatan bagi peserta PBI,” tegas Felly.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan apabila masyarakat mampu, mereka harus jadi peserta mandiri. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu, terhentinya pembayaran share tersebut berpotensi langsung berdampak pada akses layanan kesehatan.
“Nah ini menyangkut masyarakat langsung, masyarakat yang kurang mampu. Kami meminta agar kewajiban ini dapat segera diselesaikan, sambil menunggu usulan agar pembayaran share dari pemerintah pusat dapat direalisasikan,” ujarnya.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : DPR RI
