Fraksi Gerindra DPR Minta Tunda Revisi UU Penyiaran

Selasa, 28 Mei 2024 | 22:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Supratman Andi Agtas

Supratman Andi Agtas

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas, mengatakan Fraksi Gerindra telah meminta agar pembahasan revisi UU Penyiaran tidak dilanjutkan untuk sementara.

“Saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa dari fraksi kami sudah memerintahkan kepada saya untuk smentara tidak membahas RUU Penyiaran,” kata Supratman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024.

Baca Juga:  Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Adapun pembahasan yang diminta untuk ditunda, yakni terkait posisi dewan pers dan jurnalistik investigasi. Namun ia menegaskan, RUU Penyiaran saat ini sudah masuk ke Baleg DPR RI.

“Saat ini sudah ada di Badan Legislasi. Badan Legislasi sudah sekali mendengarkan paparan dari pengusul, dalam hal ini teman-teman Komisi I,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan alasan Gerindra ingin menunda pembahasan tersebut agar kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi tidak terganggu.

Baca Juga:  HUT Bhayangkara Ke-80, Aboe Bakar: Polri Harus Lebih Humanis

“Kita tidak mau kemerdekaan pers itu terganggu, ya kan. Pers sebagai lokomotif dan salah satu pilar demokrasi itu harus dipertahankan karena itu buat demokrasi,” pungkasnya.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Setelah Rakor dengan KPK, Pemprov Lanjut Rapat Teknis
Habib Aboe di Forum AIPA Caucus: ASEAN Perlu Peringatan Dini Digital untuk Jaga Perdamaian Kawasan
Dave Laksono: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global
Nurhadi Soroti Rangkap Jabatan Sudaryono, Minta Kinerja BGN Tak Terganggu
Kepala BGN Mundur, Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 
Raih WTP 16 Kali berturut-turut, KemenP2MI Banjir Apresiasi dari Komisi IX DPR RI
Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:41 WIB

Setelah Rakor dengan KPK, Pemprov Lanjut Rapat Teknis

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:16 WIB

Habib Aboe di Forum AIPA Caucus: ASEAN Perlu Peringatan Dini Digital untuk Jaga Perdamaian Kawasan

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:27 WIB

Dave Laksono: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:17 WIB

Nurhadi Soroti Rangkap Jabatan Sudaryono, Minta Kinerja BGN Tak Terganggu

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:54 WIB

Kepala BGN Mundur, Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Dikukuhkan 16 Guru Besar UIN Raden Intan

Minggu, 26 Jul 2026 - 09:29 WIB

Bundaran HI dipadati penggemar drama China [dracin] Overdo [xin]

#indonesiaswasembada

Halte Bundaran HI Jadi Lokasi Nobar Dracin “Overdo”

Minggu, 26 Jul 2026 - 05:40 WIB

Lampung Sahkan Nikah 31 Pasangan agar Menuju Keluarga Sakinah [Na]

#indonesiaswasembada

Lampung Hadirkan ”Nikah Sah dan Bermartabat” 31 Pasangan

Sabtu, 25 Jul 2026 - 16:40 WIB

Opini Jamal Pertengkaran Ide-Ilustrasi

#indonesiaswasembada

Kembangkan Pertengkaran Ide; Bukan Fitnah

Sabtu, 25 Jul 2026 - 14:33 WIB

#indonesiaswasembada

Pemkab Lampura Bantah APBD Alami Obesitas Fiskal

Sabtu, 25 Jul 2026 - 14:15 WIB