Eks Tenaga Ahli Ketua Komisi XI DPR Bantah Isu Penjualan Pita Cukai Rokok

Selasa, 15 September 2026 | 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Eks Tenaga Ahli (TA) Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, Adi Harnowo membantah isu keterlibatannya dalam jual beli pita cukai rokok dalam bisnis peredaran rokok ilegal.

“Saya tegaskan tidak pernah ada pertemuan dua pihak di hotel yang melibatkan saya sebagaimana narasi beredar. Saya juga tidak pernah melakukan transaksi terkait pita cukai, apalagi sampai membawa-bawa nama Pak Mis,” ujar Adi lewat keterangan tertulis, Senin (14/9).

Dalam sebuah berita yang beredar, Adi sempat disebut melakukan pertemuan di sebuah hotel di Jakarta dua tahun lalu untuk membahas penawaran pita cukai yang dilanjutkan dengan pembahasan soal aturan main dan transaksi.

Menurut dia, tudingan keterlibatan dirinya dalam narasi itu perlu dibuktikan agar tidak menimbulkan persepsi publik yang keliru.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Lantik M. Galang Putra Rahman sebagai Wakil Bupati Way Kanan

“Apabila nama saya dikaitkan dengan narasi tersebut, saya meminta agar dijelaskan secara terang apa dasar faktual, sumber informasi, dan hasil verifikasi yang digunakan,” katanya.
Dia dalam klarifikasinya juga mengaku tak lagi intens berkomunikasi dengan

Misbakhun pasca-Pemilu 2024. Sebab, dalam pemilu itu, dua dan Misbakhun sama-sama menjadi calon legislatif DPR RI dari Golkar untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo).

Menurut Adi, statusnya sebagai TA untuk Misbakhun telah berakhir sejak Oktober 2024.

“Setelah DPR baru hasil Pemilu 2024 dilantik, saya sudah bukan lagi TA untuk Pak Misbakhun. Hubungan profesional yang telah berakhir ini perlu dijelaskan secara proporsional,” tuturnya.

Baca Juga:  Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Dia pun berharap agar status lamanya tidak dijadikan dasar untuk membangun kesan dirinya masih berhubungan dengan Misbakhun. Sebab, hal itu rentan dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik.

“Pengaitan nama saya dengan Pak Misbakhun tanpa dasar fakta yang jelas dan tidak diiringi penjelasan bahwa hubungan profesional tersebut telah berakhir sejak Oktober 2024 patut dipertanyakan karena berpotensi digunakan untuk membangun persepsi negatif serta mendelegitimasi pihak yang disebut secara politik,” pungkasnya.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Desty Efriyani


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Wagub Jihan Nurlela Dorong PERSI Perkuat Sinergi dan Transformasi Rumah Sakit di Lampung
Gubernur Mirza Ajak Pemuda Bangun Ekonomi Desa melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan
Wagub Jihan Apresiasi 25 Tahun Pengabdian LAZDAI Lampung
Purna Paskibraka Indonesia Lampung Utara – BSI, Gelar Ngopi Emas, Ajak Generasi Muda Melek Investasi
AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina
Pendidikan Pererat Hubungan Tiongkok dan Indonesia
RI dan Negara Produsen Sawit Dorong Kerja Sama dengan Tiongkok
DK PBB Gelar Jajak Pendapat, Grynspan Kandidat Sekjen

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 06:31 WIB

Wagub Jihan Nurlela Dorong PERSI Perkuat Sinergi dan Transformasi Rumah Sakit di Lampung

Minggu, 1 November 2026 - 06:30 WIB

Gubernur Mirza Ajak Pemuda Bangun Ekonomi Desa melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan

Minggu, 1 November 2026 - 05:16 WIB

Wagub Jihan Apresiasi 25 Tahun Pengabdian LAZDAI Lampung

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Purna Paskibraka Indonesia Lampung Utara – BSI, Gelar Ngopi Emas, Ajak Generasi Muda Melek Investasi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:48 WIB

AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina

Berita Terbaru

Berita Utama

Wagub Jihan Apresiasi 25 Tahun Pengabdian LAZDAI Lampung

Minggu, 1 Nov 2026 - 05:16 WIB

Seorang pria mengamati bangunan tempat tinggal yang rusak pascaserangan drone dan rudal berskala besar oleh Rusia di Kiev, Ukraina, pada 9 Januari 2026. (Xinhua)

Berita Utama

AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:48 WIB