JAKARTA – Komisi X DPR menghormati hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menunjukkan mayoritas pakar menginginkan program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan.
DPR menilai temuan tersebut dapat menjadi referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama untuk memastikan anggaran MBG tidak mengurangi alokasi dana pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, hasil survei tersebut perlu dicermati secara objektif, termasuk dari sisi metodologi dan temuannya.
“Terkait hasil survei tersebut, tentu kita menghormati dan menjadikan referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan selain perlu juga kita cermati metodologi dan temuannya secara objektif,” katanya Di Jakarta ,Senin (19/10/2026).
“Yang paling penting, setiap kebijakan harus didasarkan pada evaluasi yang terukur, transparansi anggaran, serta dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lalu mendukung evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait penggunaan anggaran. Menurut dia, pengawasan diperlukan agar program pemenuhan gizi tersebut tidak mengorbankan kebutuhan pendanaan sektor pendidikan.
Lalu menegaskan, Komisi X DPR akan turut mengawasi alokasi anggaran pendidikan agar tidak dipotong untuk membiayai program MBG.
“Pada prinsipnya, pemenuhan gizi anak dan penguatan kualitas pendidikan merupakan dua agenda penting yang harus berjalan beriringan,” katanya.
Politisi PKB tersebut juga mendorong koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemenuhan gizi dan kebijakan pendidikan berjalan beriringan tanpa mengorbankan kebutuhan satu sama lain.
“Yang perlu diperkuat adalah koordinasi lintas kementerian, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi berkala agar pelaksanaan MBG berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar sektor pendidikan. Prinsipnya, pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan harus saling mendukung,” katanya.
Menurut Lalu, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus memastikan penggunaan anggarannya transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan dan koordinasi yang memadai, program pemenuhan gizi anak diharapkan dapat berjalan tanpa mengurangi dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan. []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : DPR RI
