BPOM Harus Hati-hati Loloskan Produk Makanan dan Minuman Kemasan

Kamis, 8 Agustus 2024 | 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo minta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih hati-hati dalam meloloskan produk kemasan, terutama makanan/minuman kemasan. Adapun saat ini aturan teknis soal produk makanan sehat sedang dalam pengkajian.
“Anak-anak cenderung menyukai produk-produk kemasan perusahaan besar, snack seperti permen dan lainnya. Nah kalau hanya produk UMKM saja, yang disasar saya rasa upaya Pemerintah untuk menekan kasus diabetes pada anak tidak akan efektif,” ujar Rahmad Handoyo dalam siaran persnya, Rabu (7/8/2024). Lanjutnya, jangan hanya pedagang UMKM yang disorot, tapi perhatikan perusahaan makanan dan minuman yang produknya mengandung takaran saji tidak sehat.

Banyak produk tersebut masih bebas beredar karena memiliki izin BPOM. Oleh karena itu ia menilai perlu kebijakan teknis soal makanan sehat. Aturan seperti itu tengah dikaji. Beberapa isu yang ada, tentang kemungkinan penerapan cukai pada produk cepat saji, aturan ukuran gizi yang terkandung dalam makanan/minuman kemasan, pelabelan khusus terhadap makanan/minuman yang memiliki kandungan GGL tinggi, dan sebagainya.
Ia berharap agar kajian tersebut dapat segera rampung sehingga aturan teknisnya dapat cepat diterapkan. Menurutnya, memastikan anak-anak mengonsumsi makanan yang sehat adalah tugas bersama seluruh elemen.

Baca Juga:  KPK Panggil Nusron Sebagai Saksi Kasus Korupsi HGB Bogor

“Ini bukan hanya tugas Pemerintah, DPR, pedagang sekolah atau pelaku usaha makanan rumahan saja. Tapi harus diingat, aturan ini juga tentang tanggung jawab kelompok industri yang menguasai pasar makanan/minuman kemasan atau cepat saja,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tidak hanya itu, Komisi IX juga mendukung aturan dalam PP 28/2024 soal makanan siap saji yang akan dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Rahmad menyebut aturan tersebut dapat mengefektifkan perubahan pola makan masyarakat.

Baca Juga:  DPR Ingatkan Beban Utang Negara , Bunga Capai Rp 599,4 Triliun

Ia menilai aturan tersebut bagus karena di Inggris, Filipina, Meksiko dan Afrika Selatan sudah digunakan aturan ini. Terbukti, masyarakat banyak negara itu mampu mengubah perilaku konsumsi makan minuman yang lebih sehat.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mukhlis Basri Ajak Mahasiswa Jaga Independensi dan Idealisme Demokrasi
Komisi III Undang Advokat Dan Mahasiswa Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua MPR RI Apresiasi Prestasi SMA YP Unila
Dua Tahun Prabowo, Andre Rosiade Minta Kritik Pemerintah Dilihat Secara Objektif
DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Pasar Modal
Mukhlis Basri Sesalkan Kecelakaan Akibat Asap Tebal di Tol Bakter
Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan
Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Mukhlis Basri Ajak Mahasiswa Jaga Independensi dan Idealisme Demokrasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:49 WIB

Komisi III Undang Advokat Dan Mahasiswa Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:04 WIB

Ketua MPR RI Apresiasi Prestasi SMA YP Unila

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:56 WIB

Dua Tahun Prabowo, Andre Rosiade Minta Kritik Pemerintah Dilihat Secara Objektif

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:58 WIB

DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Pasar Modal

Berita Terbaru

Berita Utama

Way Rarem Jadi Destinasi Wisata Unggulan di Lampung

Jumat, 30 Okt 2026 - 09:46 WIB

CEO PT SANY Indonesia Finance Bryan Kasenda (tengah) berbicara dalam konferensi pers acara Official Inauguration & Commercial Market Launch di Park Hyatt, Jakarta Pusat, pada 29 Oktober 2026. (Istimewa)

Beijing

SANY Indonesia Finance Bidik Pembiayaan Rp1,5 Triliun

Kamis, 29 Okt 2026 - 20:56 WIB