Soal Revisi UU Pilkada, Puan Pastikan Kepentingan Negara Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Agustus 2024 | 13:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan DPR RI akan memastikan kepentingan negara selaras dengan konstitusi. Sebab itu, ungkapnya, DPR RI akan selalu terbuka dengan berbagai masukan dan aspirasi rakyat Indonesia.

Pernyataan ini dirinya utarakan melalui rekaman video yang dikirimkan kepada Parlementaria di Jakarta, di Jakarta, Kamis (22/8/2024). Terkait Putusan MK soal Undang-Undang (UU) Pilkada, ia menyampaikan bahwa DPR RI sudah mencermatinya.

“DPRI mencermati berbagai pandangan atas Putusan MK mengenai Undang-Undang Pilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, para guru besar, para aktivis civitas akademika, serta para selebritas,” tanggap Puan.

Bagi Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, negara yang demokratis akan selalu membuka ruang partisipasi untuk seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini penting, menurutnya, guna memaksimalkan fungsi kontrol sosial.

Baca Juga:  UGM Lirik Tiongkok Jalin Kerjasama

Tidak hanya itu saja, Puan menyakinkan bahwa kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI, jelasnya, akan selalu berusaha menjaga amanat rakyat saat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat.

“Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia. Indonesia yg sejahtera Indonesia yang berkeadaban dan Indonesia yang luar biasa,” pungkas Cucu Proklamator itu.

Sebagai informasi, Pada Selasa (20/8/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat pencalonan kepala daerah. Permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora sekaligus telah dikabulkan di antaranya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon.

Selaras, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda pembahasan revisi UU Pilkada pada Rabu (21/8/2024) lalu. Dalam forum ini, ada16 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Perubahan Redaksional dan Substansi yang dibahas.

Baca Juga:  Pameran Seni Limbah Plastik dan Material Bekas

Adapun DIM Perubahan Substansi yang disepakati, di antaranya yakni, adanya perubahan nomenklatur dari “Panwaslu” menjadi “Bawaslu” sesuai dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 pada DIM nomor 31. Serta DIM nomor 50 untuk disetujui perubahan nomenklatur dari “PPL” menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa tetapi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada lagi pembentukan karena sudah dibentuk saat Pemilu.

Selain itu, pada DIM nomor 72 berkaitan dengan huruf d mengenai usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Walikota, disetujui oleh 8 fraksi kecuali Fraksi PDI-Perjuangan untuk dilakukan perubahan mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA)..(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres Siap Menjalankan Tugasnya 
APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat
Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN
Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR
120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 
Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:05 WIB

Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres Siap Menjalankan Tugasnya 

Senin, 16 November 2026 - 18:38 WIB

APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

Senin, 16 November 2026 - 18:32 WIB

Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid

Jumat, 13 November 2026 - 16:28 WIB

Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat

Kamis, 12 November 2026 - 17:39 WIB

Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN

Berita Terbaru

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Shanghai Foundation Model Innovation Center, sebuah inkubator model besar yang menaungi lebih dari 100 perusahaan di Shanghai, Tiongkok timur, pada 29 April 2025. (Xinhua/Wang Ye)

Beijing

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 Nov 2026 - 20:51 WIB

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam debat umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York, pada 24 September 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Berita Utama

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:29 WIB

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Senin, 16 Nov 2026 - 20:24 WIB