JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, yang resmi mengesahkan Deklarasi New Delhi pada 12 September 2026, menandai babak krusial dalam arsitektur geopolitik dunia.
Pertemuan puncak ini mengusung tema besar “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability” yang merefleksikan kebutuhan mendesak atas tata kelola global yang inklusif. Bagi Indonesia, momentum KTT BRICS di India ini memiliki arti yang sangat historis karena untuk pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh. Keikutsertaan delegasi Indonesia di bawah kepemimpinan nasional menunjukkan ketegasan arah politik luar negeri yang aktif, dinamis, dan berorientasi pada kepentingan strategis Global South.
Demikian antara lain disampaikan Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, merespons pertemuan yang diselenggarakan di pusat pertemuan Bharat Mandapam, New Delhi. Teguh menbapresiasi substansi yang tertuang dalam Deklarasi New Delhi. Dokumen komprehensif tersebut dinilai mampu merumuskan langkah taktis dalam menjawab ketimpangan global serta meredam ketidakpastian geopolitik kontemporer.
Salah satu poin paling fundamental dalam deklarasi ini adalah komitmen kolektif untuk mereformasi lembaga-lembaga multilateral utama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Reformasi tersebut dipandang mutlak agar institusi keuangan dan politik dunia lebih representatif terhadap realitas kekuatan ekonomi global saat ini.
“Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS,” urai dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta ini.
Deklarasi New Delhi juga dinilai memberikan penekanan kuat pada penguatan rantai pasok global yang tangguh serta transformasi digital yang inklusif. Negara-negara anggota sepakat bahwa inovasi teknologi tidak boleh menjadi hak eksklusif negara maju, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan umat manusia. Selain isu digitalisasi, fokus terhadap ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan menjadi pilar penting yang disoroti dalam dokumen akhir KTT.
“Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik,” ujarnya lagi.
Terobosan signifikan lainnya mencakup dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antarnegara anggota atau Local Currency Settlement (LCS). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas keuangan makro serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak mata uang tunggal global. Bagi Indonesia, partisipasi perdana ini membuka peluang lebar untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja sama ekonomi lintas benua yang masif. Sinergi ini melengkapi posisi tawar Indonesia di kancah internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Teguh menilai bahwa keberhasilan India selaku tuan rumah dalam merumuskan konsensus menunjukkan kepemimpinan kawasan yang matang. Kemampuan menjembatani kepentingan berbagai negara dengan spektrum politik yang beragam adalah kunci utama soliditas blok ekonomi ini. Kendati demikian, masih kata Teguh, tantangan terbesar pasca-KTT New Delhi terletak pada implementasi nyata dari seluruh komitmen di atas kertas. Sebagaimana ditegaskan oleh para pemimpin dunia di New Delhi, kredibilitas BRICS kini diuji oleh seberapa cepat kebijakan strategis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan,” Teguh menggarisbawahi.
Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi bukan sekadar dokumen diplomatik formal, melainkan peta jalan menuju tatanan dunia multipolar yang lebih berimbang. Pergeseran poros kekuatan ekonomi global kini kian nyata dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan negara-negara berkembang. Partisipasi sukses Indonesia di KTT BRICS 2026 menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang tepat dalam merespons dinamika zaman. Peran strategis ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dan kemakmuran kawasan serta dunia.
Masa depan tata kelola global menuntut kolaborasi yang melampaui batas-batas tradisional, dan momentum New Delhi telah meletakkan fondasi kokoh ke arah tersebut. Di bawah kerangka kerja sama yang inklusif ini, optimisme baru bagi terciptanya keadilan internasional kini terbuka semakin lebar. []
Penulis : Nara J Afkar
Editor : Nara J Afkar
Sumber Berita : Jakarta
