Negara Harus Hadir, DPR Dukung Hapus Stigma KDRT Bukan Urusan Pribadi

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Meski Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, kasus KDRT dinilai konsisten masih tetap tinggi. Terbukti, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada 2023 mencapai 5.174 kasus. Angka itu naik 4,06% dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.972 kasus.

Menanggapi, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan pentingnya dukungan solid seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan melalui rilis, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

“Pemerintah, bersama dengan seluruh stakeholder terkait, dan tentunya masyarakat, harus berkomitmen untuk memerangi KDRT agar tercipta lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan,” tegas Puan.

Baca Juga:  Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti soal sistem penanganan kasus isu KDRT. Ia menilai tidak banyak orang yang berani untuk ikut campur meski mengetahui atau melihat sendiri peristiwa kekerasan tersebut. Hal ini terjadi, menurutnya, kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai masalah ranah pribadi.

“KDRT ini kan menjadi isu yang sulit diatasi karena berbagai faktor yang membentuk budaya dan norma sosial. Jadi, si pelaku akan merasa dapat bertindak semaunya tanpa khawatir akan konsekuensi hukum dengan keyakinan, ini kan masalah rumah tangga. Padahal KDRT adalah tindak pidana yang ancamannya hukumannya cukup besar juga. Harusnya norma hukum ini menjadi norma utama yang diperhatikan,” jelas Mantan Menko PMK ini.

Baca Juga:  APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

Salah satu kasus KDRT yang memperoleh sorotan kuat publik terkini ialah peristiwa KDRT yang menimpa oleh korban Cut Intan Nabila. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh korban bisa menjadi katalis untuk perubahan sistemik. Hanya saja, terangnya, belum cukup kuat untuk mengubah norma dan stigma yang sudah mengakar di masyarakat.

Terlepas dari hal itu, ia menilai budaya baru berupa pengawasan dari publik melalui platform media sosial dapat mengubah stigma pembenaran KDRT. “Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat membantu korban bersuara, dan dibela oleh masyarakat luas. Netizen menjadi pengawas terhadap hal-hal di luar kewajaran. Saya kira ini perkembangan yang baik,” imbuhnya..(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ketua DPD : Dukungan Dasco Sebagai Wapres Wajar 
Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres Siap Menjalankan Tugasnya 
APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat
Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN
Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR
120 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Pemakzulan Gibran 

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:12 WIB

Ketua DPD : Dukungan Dasco Sebagai Wapres Wajar 

Senin, 16 November 2026 - 20:05 WIB

Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres Siap Menjalankan Tugasnya 

Senin, 16 November 2026 - 18:38 WIB

APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

Senin, 16 November 2026 - 18:32 WIB

Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid

Jumat, 13 November 2026 - 16:28 WIB

Waka MPR : Proses Pergantian Cawapres Akan Diputuskan Lebih Cepat

Berita Terbaru

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026)

Berita Utama

Indonesia Tak Akan Berhenti Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Rabu, 18 Nov 2026 - 14:11 WIB


Foto yang disediakan oleh Kementerian Informasi Oman pada 20 Juni 2026 ini memperlihatkan pemandangan di Selat Hormuz. (Kementerian Informasi Oman/Xinhua)

Berita Utama

Diam-Diam AS Serang Pulau Qeshm di Iran

Rabu, 18 Nov 2026 - 14:05 WIB

Berita Utama

Trumph Puji Prabowo Pemimpin yang Hebat

Rabu, 18 Nov 2026 - 11:10 WIB

Berita Utama

Benyamin Patondok: Dasco Figur Pemersatu

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:58 WIB