PATI – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyerap langsung berbagai keluhan nelayan saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (13/6/2026).
Dalam dialog bersama nelayan, Firman menerima banyak masukan terkait pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banyutowo yang dinilai belum melibatkan nelayan secara optimal, padahal mayoritas warga desa berprofesi sebagai nelayan.
Firman menegaskan, kehadirannya di Banyutowo merupakan bagian dari tanggung jawab Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah, khususnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah mendapatkan dukungan anggaran dari DPR.
“Kehadiran saya di sini adalah bentuk tanggung jawab sebagai anggota Komisi IV DPR RI untuk melakukan pengawasan agar program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berjalan dengan baik dan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Komisi IV juga merupakan pihak yang menyetujui anggaran pembangunan program ini,” kata Firman kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Menurut dia, tujuan utama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, nelayan harus menjadi subjek utama dalam setiap proses perencanaan maupun pengelolaan program.
“Dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, seharusnya kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Namun setelah saya berdialog langsung dengan masyarakat, ternyata masih ada persoalan yang harus segera dibenahi, terutama terkait keterlibatan nelayan dalam koperasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kelompok Nelayan Desa Banyutowo, Ahmad Juri, menyampaikan bahwa sekitar 90 persen masyarakat Banyutowo berprofesi sebagai nelayan. Namun, keterwakilan nelayan dalam struktur koperasi dinilai sangat minim.
“Di sini 90 persen masyarakatnya nelayan. Tapi yang masuk di dalam koperasi paling 10 persen, bahkan kurang. Akibatnya keputusan-keputusan yang diambil koperasi tidak berpihak kepada nelayan,” kata Ahmad Juri di hadapan Firman.
Para nelayan juga meminta agar berbagai bantuan pemerintah untuk nelayan tidak disalurkan melalui koperasi apabila tata kelolanya belum transparan dan belum melibatkan nelayan secara luas.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Firman mengaku kecewa karena menemukan indikasi minimnya partisipasi nelayan dalam pembentukan koperasi yang seharusnya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Setelah berdiskusi dengan nelayan, ternyata keterlibatan nelayan dalam pembentukan koperasi hampir tidak ada. Nelayan merasa tidak pernah diajak bicara dan tidak dilibatkan. Ini tentu menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pemerintah,” tegas Anggota Baleg DPR ini.
Selain persoalan koperasi, Firman juga meninjau langsung sejumlah fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun dengan anggaran hampir Rp22 miliar. Program tersebut merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dirancang untuk menciptakan kawasan nelayan modern dan terintegrasi.
Menurut Firman, pembangunan fisik yang telah dilakukan harus diikuti dengan kejelasan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan, mulai dari fasilitas yang belum dapat difungsikan secara optimal karena belum tersambung listrik hingga belum adanya kejelasan mekanisme pengelolaan berbagai bangunan yang telah selesai dibangun.
“Kalau bangunan ini tidak segera dioperasionalkan, saya khawatir justru tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran negara yang hampir mencapai Rp22 miliar sudah dikeluarkan tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya,” ujar Legislator dapil Jateng III ini.
Firman juga menyoroti adanya laporan mengenai beberapa bangunan yang mulai mengalami keretakan meski belum digunakan. Temuan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan maupun pengelolaan program.
“Saya sudah meminta penjelasan kepada pihak terkait, namun sampai saat ini konsep pengelolaan jangka panjangnya masih belum tergambar secara jelas. Ini yang sangat kami sayangkan,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR ini.
Politikus senior Partai Golkar itu menegaskan bahwa keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Karena ini kampung nelayan dan koperasi nelayan, maka nelayan harus dilibatkan sejak awal. Program yang baik harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai bangunan sudah berdiri megah, tetapi nelayan sebagai penerima manfaat justru tidak dilibatkan,” tegas Firman.
Ia berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera melakukan pembenahan agar Kampung Nelayan Merah Putih Banyutowo dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni menjadi pusat pemberdayaan ekonomi nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
