BANDARLAMPUNG—- Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah bayang-bayang kenaikan harga komoditas yang melanda 33 provinsi di Indonesia. Capaian ini dipaparkan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni pada Senin (15/6/2026) bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Rapat Koordinasi virtual tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengacu pada data BPS, Tito menjelaskan kondisi inflasi nasional saat ini berada di angka 0,82 dengan trend grafik yang melandai secara bulanan (month-to-month). Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari bulan April ke bulan Mei relatif terjaga dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Tito memaparkan tiga sektor utama yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi nasioanal. Sektor transportasi mencatatkan andil tertinggi sebesar 0,61, disusul sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di angka 0,45, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39. Pada sektor konsumsi ini, gejolak harga utamanya dipicu oleh komoditas pangan harian seperti cabai merah dengan andil 0,08, disusul minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04, serta bahan bakar rumah tangga (gas) dan tomat yang masing-masing menyumbang 0,03.
Di sisi lain, tren penurunan justru terjadi pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar -0,74. Penurunan di sektor ini dipicu oleh merosotnya harga pasar serta melemahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditas emas.
Mendagri mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi inflasi nasional yang masih relatif terjaga dengan baik di tengah gejolak geopolitik dunia saat ini. Meski demikian, ia berharap angka inflasi dapat terus ditekan ke tingkat yang lebih rendah.
Di samping itu, Tito memberikan catatan penting bagi seluruh kepala daerah untuk tetap memperkuat monitoring, khususnya dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi serta fluktuasi nilai tukar dolar AS yang perlu diwaspadai bersama.
Sejalan dengan upaya penguatan ekonomi, pertemuan virtual ini turut dirangkai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Kepala BPS terkait Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan bahwa agenda nasional yang didanai APBN ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah untuk memetakan potensi wilayah, mengukur tingkat kemampuan ekonomi, hingga memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Melalui Surat Edaran Mendagri No. 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026, para Gubernur, Bupati, dan Walikota diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran sensus ini. Dukungan tersebut mencakup :
– Fasilitasi Sosialisasi melalui pemanfaatan media luar ruang seperti baliho dan videotron untuk mengedukasi warga.
– Dukungan Sarana Prasarana dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan NGIBAR (NGIsi BAreng) kuesioner serta rapat koordinasi berkala.
– Penggerakan Perangkat Daerah dengan menugaskan dinas terkait guna mengawal pendataan di sektor BUMD, BUMDes, hingga sektor usaha di seluruh wilayah.
– Pendampingan Khusus bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mendampingi pendataan pada kawasan strategis dan vital yang sulit dijangkau, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya.
Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk menjadi pihak pertama yang melakukan pengisian data sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat luas.
“Ini kita dukung, kalau bisa kepala daerah yang pertama kali yang disensus, itu memberi contoh yang bagus,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Senada dengan himbauan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh pimpinan daerah dan masyarakat untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR : Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” ajak Amalia.
Amalia kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi sosialisasi melalui penayangan media luar ruang seperti spanduk, banner, dan videotron, serta mendorong peningkatan publisitas proses pendataan. Selain itu, dukungan sarana prasarana terkait pengumpulan data pada sektor BUMD, hingga menyukseskan gerakan NGIBAR yang dilakukan secara door-to-door.
Guna mempermudah pengawasan, Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan live dashboard yang dapat digunakan untuk memantau capaian progres sensus di wilayah masing-masing secara langsung dan real-time.
Menutup rangkaian arahannya, Mendagri turut menyoroti kemeriahan momentum Piala Dunia FIFA 2026. Ia mengamati adanya perbedaan atmosfer dukungan, antusiasme penonton di wilayah Indonesia Barat dinilai belum seaktif masyarakat di Indonesia Timur dalam menyemarakkan “demam” sepak bola dunia tersebut. Langkah ini dipandang efektif untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM lokal di daerah. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk memfasilitasi acara nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal.
“Manfaatkan betul demam dunia ini untuk menghibur masyarakat dengan hiburan sehat, sekaligus mendorong UMKM di sekitar lokasi acara agar ekonomi bergerak,” ujar Mendagri.
Di akhir, Mendagri berpesan agar kegiatan nobar dikoordinasikan secara ketat bersama unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah terjadinya gesekan masyarakat selama acara berlangsung.[]
Penulis : Desty Efriyani
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
