Herman Khaeron : Demokrat Bukan Menolak RUU Kesehatan

Selasa, 20 Juni 2023 | 21:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Partai Demokrat, kata Herman, hanya menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam paripurna mendatang dan meminta agar dibahas kembali secara komprehensif.

“Demokrat bukan menolak RUU kesehatan, karena sejak awal dari badan legislasi, kami sudah menyetujui,” ujar Herman dalam diskusi bertajuk ‘RUU Kesehatan Jamin Perlindungan Kesehatan Bayi dan Anak di Indonesia?’ di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Baca Juga:  Jaga Tekanan Global, Pemerintah Luncurkan Stimulus Rp 26,34 T

Herman menilai banyak hal penting yang perlu dibahas kembali dalam RUU Kesehatan. Dia menilai publik membutuhkan penjelasan yang detail terkait beberapa persoalan dalam RUU kesehatan, seperti tuduhan liberalisasi sektor kesehatan, investasi bisa masuk, hingga peningkatan pendapatan nasional. “Ini supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah,” tandas Herman.

Ia menghimbau agar DPR dan pemerintah membuka lagi ruang bagi masyarakat, pakar, dan para ahli di bidang kesehatan agar memberikan masukan dan saran. “Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik,” tandas Herman.

Baca Juga:  Menggugat Tanggungjawab Bisnis Air Minum Kemasan

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI menolak keputusan Komisi IX DPR RI dan Pemerintah yang membawa RUU Kesehatan ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam pendapat akhir mini fraksi atas RUU Kesehatan di Komisi IX DPR RI, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
RUU Adminduk Tempatkan NIK sebagai identitas Tunggal
Syaiful Huda Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen
Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Sari Yuliati Apresiasi Dedikasi Polri di Hari Bhayangkara ke-80
HUT Bhayangkara Ke-80, Aboe Bakar: Polri Harus Lebih Humanis
Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:57 WIB

RUU Adminduk Tempatkan NIK sebagai identitas Tunggal

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:57 WIB

Syaiful Huda Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:21 WIB

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Berita Terbaru


Ketua DPD PGK Kabupaten Lampung Utara, Exsadi [RA]

#indonesiaswasembada

APH Diminta Periksa Proyek Revitalisasi SMKN 2 Kotabumi

Kamis, 9 Jul 2026 - 03:49 WIB

#indonesiaswasembada

99,91 % Warga Lampung Selatan Terlindungi JKN

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:30 WIB

Wagub Lampung saat menerima kunjungan Pemkab Malang [DE]

#indonesiaswasembada

Jihan: Lampung Mantapkan Daya Tarik Investasi dan Hilirisasi

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:26 WIB

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Bandar Negeri Suoh Lamnpung Barat [Na]

#indonesiaswasembada

Gubernur Guyur Rp 45 M untuk Infrastruktur Lampung Barat

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:21 WIB

GUBERNUR Lampung menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan rehabilitasi tanaman lada, peremajaan kopi, serta perluasan areal kakao bagi kelompok tani di Kecamatan Bandar Negeri Suoh. [Na]

#indonesiaswasembada

Perkuat Fondasi Ekonomi Desa Lewat Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:16 WIB