BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar penyampai informasi. Ketua Fraksi PKBDPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan media harus tetap berani, independen, dan konsisten berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Fatikhatul, pers memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan secara transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, fungsi kontrol sosial media justru dinilai semakin relevan.
“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan apa yang terjadi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Di situlah peran kritis dan keberanian dibutuhkan,” ujar Fatikhatul saat dimintai tanggapan terkait momentum HPN yang diperingati setiap 9 Februari, Senin (9/2).
Ia menilai tantangan dunia jurnalistik di era digital kian berat. Derasnya arus informasi sering kali mengaburkan batas antara fakta dan opini. Karena itu, profesionalisme serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama insan pers.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Verifikasi dan akurasi adalah harga mati agar pers tetap dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Fatikhatul juga menekankan bahwa pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat pula. Media yang kredibel mampu membentuk opini publik yang konstruktif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Ia berharap insan pers di Lampung terus konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : DPRD Lampung
