BANDUNG – Alarm keras ditekan pemerintah pusat untuk birokrasi Jawa Barat. Program “siluman” yang tidak tercantum dalam RKPD dipastikan tidak boleh lagi lolos dalam siklus anggaran 2027.
Peringatan tegas itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat membacakan arahan Mendagri dalam Musrenbang penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2027.
Mantan Kapolda Jawa Barat itu menegaskan, seluruh program pembangunan daerah wajib berpijak pada dokumen perencanaan resmi dan selaras dengan prioritas nasional.
“Tidak boleh lagi ada program yang tidak ada di RKPD tetapi dijalankan. Itu penekanan Pak Mendagri,” tegas Wiyagus.
Pesan itu menjadi sorotan utama dalam Musrenbang, mengingat RKPD merupakan fondasi arah pembangunan sekaligus dasar penyusunan APBD.
Wiyagus mengingatkan, konsep pembangunan Jawa Barat harus berbasis kondisi nyata di lapangan, disusun secara partisipatif, akuntabel, dan terhubung langsung dengan agenda pembangunan nasional.
Menurut dia, penyusunan RKPD 2027 wajib inline dengan visi Asta Cita Presiden, termasuk dukungan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, serta percepatan infrastruktur daerah.
Ia menilai, selama ini masih ada kecenderungan kebijakan hanya berhenti sebagai dokumen administratif tanpa implementasi nyata.
“Direktif pemerintah pusat tidak boleh hanya menjadi kebijakan di atas kertas yang menghiasi meja,” ujarnya.
Dalam forum itu, Wiyagus juga menyoroti posisi Jawa Barat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari sektor industri, perdagangan, dan transportasi.
Namun peran strategis tersebut, kata dia, harus dibarengi disiplin fiskal dan pengendalian inflasi.
Saat ini, inflasi Jawa Barat tercatat 4,71 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan tekanan harga tertinggi di tingkat nasional.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat operasi pasar dan menjaga rantai pasok komoditas pokok agar pertumbuhan ekonomi tidak tergerus lonjakan harga.
Di sektor pembangunan manusia, Wiyagus memberi perhatian serius terhadap angka stunting Jawa Barat yang masih berada di level 15,9 persen.
Ia meminta seluruh kepala daerah mempercepat intervensi mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, bayi, hingga penguatan layanan kesehatan dasar.
Selain itu, percepatan pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan jumlah lebih dari 22 ribu dapur SPPG dan kemudahan penerbitan sertifikasi dapur layak.
Tak hanya soal program, ia juga menggarisbawahi pentingnya integritas belanja daerah.
Menurutnya, APBD tidak boleh dibebani pengeluaran yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan.
“Tidak boleh ada anggaran yang tidak perlu, termasuk untuk Forkopimda, kecuali dari uang pribadi kepala daerah,” tandasnya.
Di akhir arahannya, Wiyagus meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat memastikan setiap substansi RKPD 2027 benar-benar sinkron dengan kebijakan pusat.
Bagi pemerintah pusat, Musrenbang bukan seremoni tahunan, melainkan ujian keseriusan daerah dalam menutup ruang program siluman sekaligus memastikan uang rakyat tepat sasaran.
Penulis : Nara J Afkar
Editor : Desty
Sumber Berita : Adpim
