BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG)/Skrining Thalasemia dan BPJS Kesehatan, di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (12/11/2025).
Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus menekankan pentingnya pelaksanaan program CKG yang terintegrasi dengan skrining thalasemia dan optimalisasi keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Wagub Jihan menyampaikan arah kebijakan kesehatan saat ini harus bergeser dari penanganan penyakit menuju upaya pencegahan. “Kita harus beralih dari paradigm mengobati yang sakit menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Fokusnya adalah deteksi dini dan pencegahan,” ujar Wagub Jihan.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Lanjut Wagub Jihan, merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, masyarakat dari berbagai kelompok usia akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai bentuk deteksi dini berbagai penyakit kronis.
Wagub Jihan menekankan pentingnya skrining thalasemia sebagai bagian dari pelaksanaan CKG. Ia menjelaskan bahwa thalasemia merupakan penyakit genetik yang dapat dicegah melalui pemeriksaan sederhana.
“Thalasemia memberikan beban besar pada pembiayaan kesehatan. Satu anak dengan thalasemia mayor bisa membutuhkan biaya hingga Rp350–400 juta per tahun,” jelasnya.
Berdasarkan data, sekitar 3–10 persen penduduk Indonesia membawa gen thalasemia beta. Dengan angka kelahiran sekitar 20 persen, diperkirakan 2.500 bayi lahir setiap tahun dengan thalasemia mayor, dan angka itu bisa meningkat bila tidak dilakukan pencegahan.
Program skrining ini, ujar Wagub Jihan, akan diintegrasikan dengan kegiatan CKG di sekolah, masyarakat umum, dan komunitas. Pemeriksaan awal dilakukan melalui pengukuran kadar hemoglobin (Hb) di Puskesmas, dan jika ditemukan anomali, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Selain skrining penyakit, Wakil Gubernur juga menyoroti rendahnya capaian imunisasi di sejumlah daerah di Lampung. Ia menilai pelaporan imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) belum optimal.
“Imunisasi merupakan upaya paling efektif mencegah penyakit menular dan menekan angka kematian bayi. Saya minta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota mengawal pelaporan agar capaian imunisasi kita bisa mencapai target nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Wagub Jihan memaparkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung per Oktober 2025 telah mencapai 98,16 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta masih rendah, yakni hanya 70,29 persen.
Ia mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPJS untuk mengaktifkan kembali peserta yang menunggak.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya,” ujarnya.
Wagub Jihan meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit daerah untuk menyisir data peserta yang sudah tidak aktif atau tidak layak menerima bantuan, agar pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi lebih tepat sasaran.
Lebih dari itu, Wagub Jihan berharap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Provinsi Lampung meningkat pada tahun 2026, terutama dalam penanganan tuberkulosis, imunisasi, dan eliminasi malaria.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Untuk diketahui, Rapat Koordinasi yang membahas strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan preventif di berbagai lini.tersebut, turut dihadiri kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit daerah, serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Lampung.
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
