Puan : DPR Akan Gelar Rapat Lintas Komisi Kawal Penanganan Pasca Karhutla

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk persoalan kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak.

Menurut Puan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai dampak yang muncul setelah kebakaran.

Hal itu disampaikan Puan saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

“Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB, dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai,” kata Puan kepad wartawan.

Puan mengatakan bahwa DPR juga akan mendorong koordinasi lintas komisi untuk membahas penanganan pascakarhutla.

“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” jelas Puan.

Ia menegaskan, penanganan dampak karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan kerja sama antara berbagai kementerian dan komisi di DPR.

“Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” jelasnya.

Namun, saat ditanya mengenai dampak kabut asap terhadap masyarakat, termasuk kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di wilayah terdampak, Puan kembali menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.

“Ya itu, karenanya memang koordinasinya itu enggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian. Dan ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” jelas Puan.(*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty Efriyani

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya