Sukamta: Pentingnya Mitigasi Hoaks dan Isu Negatif pada Tahapan Pilkada 2024

Rabu, 28 Agustus 2024 | 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya melakukan mitigasi terhadap potensi hoaks dan isu negatif pada tahapan Pilkada 2024. Mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran melalui media sosial atau saluran-saluran digital.

Menurutnya di era digital saat ini, makin mudah membuat penyebaran hoax dan isu negatif semakin marak. Seringkali hoaks dan isu negatif digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon maupun menurunkan suara lawan politik.

“Mitigasi diperlukan untuk meminimalkan hoaks yang berpotensi memunculkan kegaduhan khususnya dalam Pilkada 2024 ini”, tuturnya dalam Rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga:  Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan

Ia menilai munculnya hoaks dan isu negatif dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam hal ini Diskominfo Kota Bandung perlu melakukan upaya pencegahan untuk menangkal tersebarnya dan berkembangnya hoax dan isu negatif dalam tahapan Pilkada Tahun 2024 dengan membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pencegahan dilakukan dari berbagai aspek, baik melalui media sosial, sosialisasi tatap muka, maupun kolaborasi dengan berbagai stakeholders dan memastikan informasi yang positif dan berdasarkan fakta perlu dilakukan untuk membentuk pemilih cerdas yang tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya informasi yang negatif”, papar Sukamta.(*)


Penulis : Heri Suroyo

Baca Juga:  Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan
Harus Ubah Kultur dan Pola Pikir APH, Reformasi Polri Tidak Hanya Sebatas Regulasi
Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan
Misbakhun : Thomas Djiwandono Resmi Deputi BI Yang baru 
Hanan: Polisi di Bawah Presiden Sesuai Semangat Reformasi 1998
Kapolri Emoh jadi Kementerian, Ideal di Bawah Presiden
Pimpin Evaluasi Longsor Pasirlangu, Cucun: Negara Hadir Maksimal
Komisi V DPR Desak Audit Kelaikan udara Pesawat ATR 42-500

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 15:09 WIB

Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Kamis, 29 Januari 2026 - 14:40 WIB

Harus Ubah Kultur dan Pola Pikir APH, Reformasi Polri Tidak Hanya Sebatas Regulasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:17 WIB

Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:14 WIB

Misbakhun : Thomas Djiwandono Resmi Deputi BI Yang baru 

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:01 WIB

Hanan: Polisi di Bawah Presiden Sesuai Semangat Reformasi 1998

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Optimalisasi PAD, Bapenda Lampung dan GGPC Perkuat Kerja Sama Pajak

Jumat, 30 Jan 2026 - 14:43 WIB

#indonesiaswasembada

Hari Keenam Operasi SAR di KBB, 41 Korban Meninggal Teridentifikasi

Jumat, 30 Jan 2026 - 11:26 WIB

#indonesiaswasembada

Kajari Way Kanan Musnahkan Barang Bukti

Jumat, 30 Jan 2026 - 06:13 WIB