Sukamta: Pentingnya Mitigasi Hoaks dan Isu Negatif pada Tahapan Pilkada 2024

Rabu, 28 Agustus 2024 | 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya melakukan mitigasi terhadap potensi hoaks dan isu negatif pada tahapan Pilkada 2024. Mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran melalui media sosial atau saluran-saluran digital.

Menurutnya di era digital saat ini, makin mudah membuat penyebaran hoax dan isu negatif semakin marak. Seringkali hoaks dan isu negatif digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon maupun menurunkan suara lawan politik.

“Mitigasi diperlukan untuk meminimalkan hoaks yang berpotensi memunculkan kegaduhan khususnya dalam Pilkada 2024 ini”, tuturnya dalam Rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024).

Baca Juga:  Revisi RUU ASN 2025: DPR Pertimbangkan Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS

Ia menilai munculnya hoaks dan isu negatif dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam hal ini Diskominfo Kota Bandung perlu melakukan upaya pencegahan untuk menangkal tersebarnya dan berkembangnya hoax dan isu negatif dalam tahapan Pilkada Tahun 2024 dengan membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pencegahan dilakukan dari berbagai aspek, baik melalui media sosial, sosialisasi tatap muka, maupun kolaborasi dengan berbagai stakeholders dan memastikan informasi yang positif dan berdasarkan fakta perlu dilakukan untuk membentuk pemilih cerdas yang tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya informasi yang negatif”, papar Sukamta.(*)


Penulis : Heri Suroyo

Baca Juga:  Presiden Prabowo Sukses Jadikan Pertanian Sebagai Program Prioritas

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Doli Kurnia Soroti Rp234 Triliun Dana Daerah Mengendap: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Duduk Bersama
Presiden Prabowo Sukses Jadikan Pertanian Sebagai Program Prioritas
Ravindra Airlangga Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Dialog di Parung Panjang
Revisi UU Pemerintahan Aceh Harus Perkuat Kewenangan Fiskal Dan Implementasi Syariat Islam
Komisi XII Wanti -wanti Agar Legalisasi Tambang Rakyat Tak Dimanfaatkan Pihak Nakal
Bambang Haryo: Serapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Capai 26 Juta, tapi Anggaran Masih Minim
Habib Syarief Muhammad Kritik Trans7: Tayangan Soal Pesantren Parsial dan Gagal Paham
Swasembada Pangan 3 Bulan Kedepan;  ini Beberapa Catatan

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:34 WIB

Doli Kurnia Soroti Rp234 Triliun Dana Daerah Mengendap: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Duduk Bersama

Kamis, 23 Oktober 2025 - 13:43 WIB

Presiden Prabowo Sukses Jadikan Pertanian Sebagai Program Prioritas

Kamis, 23 Oktober 2025 - 12:51 WIB

Ravindra Airlangga Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Dialog di Parung Panjang

Rabu, 22 Oktober 2025 - 15:08 WIB

Revisi UU Pemerintahan Aceh Harus Perkuat Kewenangan Fiskal Dan Implementasi Syariat Islam

Rabu, 22 Oktober 2025 - 12:10 WIB

Komisi XII Wanti -wanti Agar Legalisasi Tambang Rakyat Tak Dimanfaatkan Pihak Nakal

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Maskun Sopwan Pimpin JMSI Jambi 2025–2030

Minggu, 26 Okt 2025 - 18:47 WIB

#CovidSelesai

Siaga Kompi III Polres Mesuji Gelar Patroli Rawan Kejahatan

Minggu, 26 Okt 2025 - 18:23 WIB

#CovidSelesai

HPWI Diminta Gerakkan Roda Pariwisata Lampung

Minggu, 26 Okt 2025 - 18:20 WIB