JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, kembali menyoroti polemik nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait rencana impor ayam dan beras.
Firman mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap petani padi dan peternak unggas nasional.
Menurutnya, pembukaan keran impor, terlebih dari negara dengan sistem produksi pangan yang sangat efisien seperti Amerika Serikat, akan menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produk impor yang lebih murah dikhawatirkan menekan harga di tingkat petani dan peternak lokal.
“Kalau produk impor masuk dengan harga lebih kompetitif, petani dan peternak kita yang terpukul pertama. Harga bisa jatuh, pendapatan menurun, dan mereka kehilangan pasar,” tegas Firman, Kamis (26/2/2026).
Firman juga mengkritik potensi meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan luar negeri. Ia menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat swasembada yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Baru saja kita menikmati stabilisasi harga yang menggembirakan petani sebagai produsen padi. Spirit swasembada yang belum lama dibangun jangan sampai dilemahkan oleh kebijakan yang tidak transparan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan istilah “beras khusus” yang disebut dalam MOU tersebut. Hingga kini, menurutnya, pemerintah belum mampu menjelaskan secara gamblang definisi maupun urgensi impor beras dan daging ayam dari Amerika Serikat.
“Kalau memang disebut beras khusus, khusus untuk siapa? Apa kriterianya? Jangan sampai istilah ini hanya menjadi pintu masuk bagi liberalisasi impor yang merugikan petani kita,” katanya dengan nada kecewa.
Sebelumnya, kritik serupa juga datang dari sejumlah organisasi. Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak MOU tersebut.
Keduanya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan, termasuk membuka kajian dampak ekonomi dan sosial terhadap sektor pertanian dan peternakan nasional.
Firman menyatakan sependapat dengan desakan tersebut. Ia menilai kebijakan pangan bukan sekadar urusan perdagangan, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup jutaan petani dan peternak kecil di dalam negeri.
Selain petani dan peternak, Firman mengingatkan adanya potensi efek domino terhadap industri pendukung seperti pabrik pakan ternak dan industri pengolahan pangan. Jika produk impor mendominasi pasar, maka rantai ekonomi domestik bisa terganggu.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu “memanjakan” kepentingan asing dengan mengorbankan produksi rakyat sendiri.
“Kalau tamu datang ke Indonesia, silakan menikmati produk beras dan ayam hasil petani serta peternak kita. Jangan justru kita yang membuka ruang lebar bagi produk luar untuk menggantikan hasil kerja rakyat sendiri,” ujarnya.
“Semangat dan moral petani jangan sampai runtuh karena kebijakan yang tidak berpihak. Negara harus hadir melindungi produksi dalam negeri, bukan justru membuka ruang ancaman baru,” pungkasnya. (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
