Siti: Puan Perlu Merawat Kesinambungan

Jumat, 15 April 2022 | 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pendekatan politisi PDIP, Puan Maharani kepada Nahdliyah dianggap perlu untuk merawat kesinambungan. Namun ada tugas besar selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diemban.

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon kepada masyarakat terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya, memang untuk indonesia sangat diperlukan, Amerika juga begitu, itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh, supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih.” kata Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro jumat (15/4).

Hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyah perlu dirawat, untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah kepada partai pemenang pemilu ini. Namun, Siti mengatakan, sebagai Ketua DPR, Puan bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam.

Baca Juga:  Di Bogor, 33 Perusahaan Gunakan Kawasan Hutan tak Berizin

“Kalau di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, itu mestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislatif, tunjukan dari keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” Jelas Siti.

Dia mencontohkan, RUU BPIP (Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang ditolak masyarakat. Menurutnya, jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara
konstruktif.

Baca Juga:  HUT Bhayangkara Ke-80, Aboe Bakar: Polri Harus Lebih Humanis

“Pancasila jangan diutak-atik.” kata dia. Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. DPR sebagai legislatif, ada tiga lho fungsinya, pengawasan konstruktif sehingga ada check and balance, ada budgeting keberpihakan budget negara terhadap pembangunan, ketiga tentang legislasi, legislasi itu ditunjukkan ada nggak akomodasi aspirasi masyarakat disitu,” jelasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini
Langkah “Cooling System” yang Dilakukan Kapolri Jenderal Sigit Sudah Tepat dan Cermat
Misbakhun : Disiplin Fiskal Jadi Kunci Indonesia Tetap Dipercaya Keputusan S&P
Beban Utang Membengkak, Kamarussamad Dorong Perbaikan Kualitas Belanja
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
RUU Adminduk Tempatkan NIK sebagai identitas Tunggal
Syaiful Huda Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 11:52 WIB

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:07 WIB

Langkah “Cooling System” yang Dilakukan Kapolri Jenderal Sigit Sudah Tepat dan Cermat

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:29 WIB

Misbakhun : Disiplin Fiskal Jadi Kunci Indonesia Tetap Dipercaya Keputusan S&P

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:11 WIB

Beban Utang Membengkak, Kamarussamad Dorong Perbaikan Kualitas Belanja

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Berita Terbaru

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi (Prodi) Hukum Pidana Islam (Jinayah) jenjang Sarjana.[De]

#indonesiaswasembada

UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam

Kamis, 16 Jul 2026 - 12:10 WIB

#indonesiaswasembada

Delegasi JMSI Kunjungi Makam Suci Ma Hazhi 

Kamis, 16 Jul 2026 - 08:15 WIB