Laporan: Heri. S
JAKARTA-Kasus kebocoran data di Indonesia terus terjadi. Kasus peretasan KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri dan terbaru peretasan yang dialami Bank Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta minta pemerintah memperbaiki sistem keamanan siber yang masuk pada fase mengkhawatirkan.
“Ini sudah dalam kategori darurat, perlu penanganan segera dan harus komprehesif. Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis (22/1).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini juga menyesalkan lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya. “Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Pelindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP,” papar Sukamta.##
![Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menghadiri kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah Jalan Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.[Nya]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260711-WA0096-225x129.jpg)
