Perbaiki Keamanan Siber di Indonesia!

Senin, 24 Januari 2022 | 06:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman Siber Mengkhawatirkan

Ancaman Siber Mengkhawatirkan

Laporan: Heri. S
JAKARTA-Kasus kebocoran data di Indonesia terus terjadi. Kasus peretasan KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri dan terbaru peretasan yang dialami Bank Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta minta pemerintah memperbaiki sistem keamanan siber yang masuk pada fase mengkhawatirkan.

“Ini sudah dalam kategori darurat, perlu penanganan segera dan harus komprehesif. Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis (22/1).

Baca Juga:  DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Pasar Modal

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini juga menyesalkan lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya. “Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Pelindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP,” papar Sukamta.##

Baca Juga:  Ketua DPD : Dukungan Dasco Sebagai Wapres Wajar 
Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam
DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur
BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan
SMK Berdampak, Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
Australia Sanksi Pemukim Israel di Tepi Barat
Indonesia Tak Akan Berhenti Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:51 WIB

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

Rabu, 18 November 2026 - 19:47 WIB

Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 19:44 WIB

Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Rabu, 18 November 2026 - 19:34 WIB

DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur

Rabu, 18 November 2026 - 19:30 WIB

BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan

Berita Terbaru