Pemkab Lampura Bantah APBD Alami Obesitas Fiskal

LAMPUNG UTARA – Isu obesitas fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dibantah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat, Jumat, 24 Juli 2026.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lampura, Ali Muhajir, kepada lintaslampung menegaskan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Lampung Utara saat ini masih dalam kategori sehat, meski diakuinya kapasitas fiskal daerah tergolong rendah.

“Kapasitas fiskal kita (memang) rendah, tetapi fiskal kita sehat. Jadi jangan disamakan antara kapasitas fiskal dengan kesehatan fiskal,” tegas Ali Muhajir.

Menurutnya, istilah obesitas fiskal kurang tepat disematkan kepada Lampung Utara. Ia mengibaratkan kondisi keuangan daerah seperti sebuah kendaraan mobil berkapasitas kecil.

“Kalau diibaratkan mobil Karimun, memang kapasitasnya kecil. Tidak bisa dipaksa membawa beban besar atau melaju sekencang mobil yang lebih besar. Tetapi mobil itu tetap sehat selama dijalankan sesuai kemampuan,” jelasnya.

Dirinya mengakui ruang fiskal Kabupaten Lampung Utara memang masih sangat sempit. Salah satu penyebabnya ialah porsi belanja pegawai yang masih berada di kisaran 39,9 persen, sementara pemerintah pusat menargetkan maksimal 30 persen. Di sisi lain, belanja infrastruktur juga baru mencapai sekitar 24 persen, masih di bawah ketentuan minimal 40 persen.

Kendati ada tambahan pembiayaan lewat skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), porsi belanja infrastruktur diperkirakan masih berkutat di angka sekitar 33 persen, sehingga dinilai masih belum memenuhi target ideal. Keterbatasan kapasitas fiskal, sambung dia, membuat Pemkab Lampura harus lebih disiplin dalam menyusun dan merealisasikan anggaran.

“Kalau kapasitas fiskalnya rendah, belanjanya juga harus disiplin. Jangan sampai ruang fiskal yang sempit kemudian dikelola tanpa kehati-hatian malah menimbulkan masalah fiskal,” kata dia.

Pria berkacamata itu menjelaskan alasan Pemkab Lampura memilih skema pembiayaan melalui PT SMI. Menurutnya, pinjaman ratusan miliar itu bukan digunakan untuk menutup persoalan keuangan daerah, melainkan mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala oleh keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

Ia menyebut kondisi infrastruktur jalan di Lampung Utara saat ini yang masih layak (baik) masih berada di bawah 50 persen. Dengan pembiayaan sekitar Rp140 miliar, Pemkab Lampura memperkirakan peningkatannya hanya mencapai 10 persen.

“Sebenarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar. Kalau dihitung, bisa mencapai lebih dari Rp800 miliar,” ujarnya.

Terkait kondisi defisit anggaran, Ali menegaskan hal tersebut masih dinilai lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan catatan, Pemda masih memiliki sumber pembiayaan yang jelas.

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, defisit APBD bisa diakali melalui penerimaan pembiayaan seperti SiLPA tahun sebelumnya maupun pinjaman daerah. Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir defisit APBD Lampura ditutup melalui pembiayaan, baik dari SiLPA maupun pembiayaan lainnya.

“Kalau belanja lebih besar daripada pendapatan, maka harus ditutup lewat pembiayaan. Postur APBD harus tetap seimbang,” katanya.

Untuk menjaga kesehatan fiskal, kata dia, Pemkab Lampura juga terus melakukan efisiensi belanja. Beberapa pos anggaran yang menjadi sasaran efisiensi diantaranya perjalanan dinas, makan-minum, ATK, biaya lembur, hingga kegiatan bimtek yang dinilai tidak memiliki korelasi terhadap peningkatan kinerja.

Masih kata dia, pembahasan mengenai pengurangan atau penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga menjadi salah satu alternatif yang dikaji, namun bukan satu-satunya langkah dalam kebijakan efisiensi.

“Dalam pembahasan juga kita angkat soal TPP untuk dikaji, tapi kan itu bukan satu-satunya langkah agar APBD tidak mengalami defisit,” tuturnya.

Dalam wawancara tersebut, Ia mengungkapkan sekitar 80 persen kemampuan fiskal Lampura masih bergantung pada dana transfer pusat serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Lampung. Kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi sangat memengaruhi kemampuan daerah (Lampura) dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayaran. Kendati demikian, Ia memastikan kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan Lampung Utara mengalami obesitas fiskal.

“Sekali lagi, kita memang kapasitas fiskalnya kecil. Tapi selama pengelolaan anggarannya disiplin, kewajiban daerah masih terpenuhi,” tandasnya.[]

Penulis : Rudi Alfian

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : Lampung Utara

Temukan berita-berita menarik lainnya