Laporan: Annisa
JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakanmembatasi pembelian beras di ritel modern hanya 2 kantong (5 kilogram) atau 10 kilogram per orang. Pembatasan ini berlakuuntuk pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah untuk mengintervensi lajukenaikan harga beras di dalam negeri.
Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Komisi VI Faisol Riza menghargai upaya pemerintah yang bertujuan untukmengatur pasar komoditas tersebut. “Hari ini kita tahu, sama-sama kita sadari bahwa komoditas pangan terutama beras di mana-mana mulai kelihatan naik harganya, berarti inimenunjukan ada keterbatasan produk,” ujarnyakepada Parlementaria, baru-baru ini di sela kunjungan kerjareses.
Untuk itu, Faisol berharap pemerintah melalui kementerian terkaituntuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkaitdibatasinya pembelian beras SPHP ini. Hal tersebut, agar tidakada kepanikan di tengah masyarakat yang makanan pokoknyaadalah beras.
“Selain itu, saya berharap pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan baru, menyediakan atau mencukupkan kebutuhanpasokan beras kita di pasaran maupun di cadangan. Supaya kitatidak terlalu terpengaruh kondisi global dalam rangka menjagainflasi juga. Supaya yang lain-lain, produk lain atau komoditaslain bisa terjaga,” jelasnya
Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untukmengantisipasi hal serupa terjadi kedepannya. Pemerintah dimintauntuk membuat rencana jangka panjang agar cadangan berasdalam negeri terus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini kalau tidak ada antisipasinya barangkali di tahunmendatang masih akan terjadi. Oleh karena itu rencana jangkapanjang pemerintah, setahun dua tahun mendatang harus clear dengan menyiapkan beberapa rencana-rencana cadangan jikarencana utama ini tidak berhasil,” tutupnya.
Diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) / Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasanpembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak. Di sisi lain, kebijakan ini juga agar stok beras yang dikelola pemerintah amandan akan terus diperkuat. Terutama untuk menghadapi kekeringanekstrim akibat dampak El Nino. (bia/rdn) ##




![Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung berkolaborasi mempromosikan potensi wisata dan branding Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Pulau Sumatera.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-07-at-17.07.13-225x129.jpeg)
![Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.57.00-225x129.jpeg)
![Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.53.01-225x129.jpeg)


![Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sektor pertanian berbasis kerakyatan melalui program optimalisasi penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) guna mendongkrak produktivitas komoditas unggulan daerah sekaligus mewujudkan swasembada pangan nasional. []](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG-20260707-WA0123-225x129.jpg)
![Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung berkolaborasi mempromosikan potensi wisata dan branding Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Pulau Sumatera.[De]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-07-at-17.07.13-129x85.jpeg)
![Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.57.00-129x85.jpeg)
![Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]](https://web.lintaslampung.com/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-08-at-12.53.01-129x85.jpeg)




