Pembatasan Beli Beras Harus Disosialisasikan kepada Masyarakat

Selasa, 10 Oktober 2023 | 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

JAKARTAPemerintah telah mengeluarkan kebijakanmembatasi pembelian beras di ritel modern hanya 2 kantong (5 kilogram) atau 10 kilogram per orang. Pembatasan ini berlakuuntuk pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah untuk mengintervensi lajukenaikan harga beras di dalam negeri.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Komisi VI Faisol Riza menghargai upaya pemerintah yang bertujuan untukmengatur pasar komoditas tersebut. “Hari ini kita tahu, sama-sama kita sadari bahwa komoditas pangan terutama beras di mana-mana mulai kelihatan naik harganya, berarti inimenunjukan ada keterbatasan produk,” ujarnyakepada Parlementaria, baru-baru ini di sela kunjungan kerjareses.

Untuk itu, Faisol berharap pemerintah melalui kementerian terkaituntuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkaitdibatasinya pembelian beras SPHP ini. Hal tersebut, agar tidakada kepanikan di tengah masyarakat yang makanan pokoknyaadalah beras.

Baca Juga:  Dave Laksono Pantau 4 ABK WNI yang di Sandera di Perairan Somalia

“Selain itu, saya berharap pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan baru, menyediakan atau mencukupkan kebutuhanpasokan beras kita di pasaran maupun di cadangan. Supaya kitatidak terlalu terpengaruh kondisi global dalam rangka menjagainflasi juga. Supaya yang lain-lain, produk lain atau komoditaslain bisa terjaga,” jelasnya

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untukmengantisipasi hal serupa terjadi kedepannya. Pemerintah dimintauntuk membuat rencana jangka panjang agar cadangan berasdalam negeri terus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:  Sambut Milad ke-68, Sastrawan Lampung Isbedy Setiawan Luncurkan Buku Puisi "Puisi 68" di Jakarta

Kondisi ini kalau tidak ada antisipasinya barangkali di tahunmendatang masih akan terjadi. Oleh karena itu rencana jangkapanjang pemerintah, setahun dua tahun mendatang harus clear dengan menyiapkan beberapa rencana-rencana cadangan jikarencana utama ini tidak berhasil,” tutupnya.

Diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) / Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasanpembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak. Di sisi lain, kebijakan ini juga agar stok beras yang dikelola pemerintah amandan akan terus diperkuat. Terutama untuk menghadapi kekeringanekstrim akibat dampak El Nino. (bia/rdn) ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB