JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan pentingnya transformasi digital di tubuh Korlantas Polri guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih tertib dan efektif.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” , bertempat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Nasir menegaskan, kualitas suatu negara dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya di jalan raya.
“Untuk melihat kualitas suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan. Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara yang berkualitas. Sayangnya di negeri ini, masih banyak yang memilih jalan pintas, tidak tertib, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,” ujar Nasir.
Dalam kesempatan itu, Nasir juga menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Mengutip data dari Korlantas Polri, ia menyebutkan terjadi peningkatan hingga hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data menyebutkan kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.
Nasir mendorong Korlantas Polri untuk terus melakukan transformasi digital dan menghadirkan konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi di bidang lalu lintas bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang lebih baik,” ungkap Nasir.
Ia juga menyoroti berbagai faktor lain yang memperparah kondisi lalu lintas di Indonesia, seperti meningkatnya jumlah kendaraan, minimnya infrastruktur jalan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan bermotor terus masuk. Itu karena ada ‘cuan’ di baliknya. Pemerintah perlu berpikir ulang soal kebijakan industri otomotif dan perencanaan infrastruktur,” kata dia.
Nasir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, bukan sekadar “sama-sama kerja”, dalam mengatasi persoalan lalu lintas.
Ia mencontohkan kondisi jalan yang rusak akibat proyek penggalian oleh pihak tertentu yang tidak segera diperbaiki, menyebabkan potensi kecelakaan meningkat.
“Kita butuh kerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Jalan digali, ditimbun asal-asalan, malam-malam bisa jadi jebakan. Ini semua memperburuk kualitas keselamatan di jalan,” ujar Nasir.
Di akhir pernyataannya, Nasir berharap adanya keterbukaan informasi dari Korlantas dan instansi terkait mengenai data kecelakaan dan upaya penanggulangannya.
Ia juga berharap Pemerintahan yang akan datang dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pembangunan nasional, termasuk dalam penanganan masalah lalu lintas.
“Semoga ke depan, dengan adanya keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa menghadirkan masyarakat yang lebih tertib di jalan raya, sebagai cerminan bangsa yang berkualitas,” pungkasnya (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara
Sumber Berita : Jakarta
