Dalam wawancara dengan kantor berita resmi Iran, IRNA, yang dipublikasikan pada Rabu (5/8), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara prinsip mengenai hampir semua isu terkait, termasuk peta rute masuk dan keluar, setelah menjalani konsultasi selama lebih dari tiga pekan.
Menurutnya, kesepakatan yang mungkin tercapai itu tidak berarti selat tersebut akan dibuka kembali sepenuhnya.
Gharibabadi membantah klaim Amerika Serikat (AS) mengenai negosiasi dengan Iran, dengan mengatakan bahwa Teheran telah menerima pesan dari Washington yang menyatakan kesiapan untuk kembali ke komitmen di bawah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Juni.
Sementara itu, seorang sumber tepercaya yang dekat dengan tim negosiasi Iran mengatakan kepada kantor berita semiresmi Iran, Fars, bahwa pembukaan kembali selat tersebut bergantung pada pelaksanaan komitmen AS yang nyata. Dia menambahkan bahwa pencabutan sanksi oleh Departemen Keuangan AS terhadap sebuah maskapai penerbangan Irak pada Rabu tidak terkait dengan MoU Iran-AS.
Iran memperketat kendalinya atas Selat Hormuz pada 28 Februari dengan melarang perlintasan aman bagi kapal-kapal milik atau yang berafiliasi dengan Israel dan AS menyusul serangan gabungan kedua negara tersebut ke wilayah Iran.
Militer AS melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap target-target di Iran pada bulan lalu, dengan menyatakan bahwa gelombang serangan tersebut merupakan respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan bertujuan untuk “melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial.”
Iran kemudian merespons dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan dan fasilitas militer AS di kawasan tersebut.[]
