JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang diyakini telah melalui berbagai pertimbangan.
Nurhadi berharap kepemimpinan baru di BGN menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola lembaga sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu mempercepat pembenahan tata kelola BGN sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI menilai lembaga tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Mulai dari penyelesaian tunggakan pembayaran kepada mitra penyedia, percepatan penyerapan anggaran, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan, hingga menjamin kualitas serta keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat.
Menurut Nurhadi, seluruh persoalan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kuat, fokus, dan mampu bekerja cepat agar pelaksanaan MBG berjalan optimal.
Di sisi lain, ia juga menyoroti posisi Sudaryono yang hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan dua jabatan strategis sekaligus.
“BGN saat ini mengelola anggaran yang sangat besar dan menjalankan salah satu program prioritas nasional yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan perhatian penuh,” katanya.
Meski demikian, Nurhadi mengakui pengalaman Sudaryono di sektor pertanian dapat menjadi nilai tambah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional. Sinergi antara sektor pertanian dan Program MBG dinilai penting untuk menggerakkan petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pangan serta memperkuat ekonomi daerah.
Namun, ia menegaskan sinergi tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
Karena itu, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan dua jabatan yang diemban Sudaryono agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengurangi efektivitas pengambilan keputusan.
“Apabila rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dipastikan tidak mengganggu kinerja BGN.
Namun apabila dalam pelaksanaannya justru menghambat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, tentu perlu dilakukan evaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Nurhadi juga berharap kepemimpinan baru di BGN mampu membangun kembali kepercayaan publik. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh sehingga pergantian pimpinan tidak sekadar menjadi pergantian figur, tetapi menghasilkan perbaikan sistem, peningkatan akuntabilitas, dan pelayanan yang lebih baik.
Ia menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sekaligus mendukung setiap langkah perbaikan yang berpihak kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan Kepala BGN yang baru bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan, memperbaiki tata kelola kelembagaan, menjamin keamanan pangan, menyelesaikan kewajiban kepada para mitra, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Nurhadi mengucapkan selamat kepada Sudaryono atas amanah barunya sebagai Kepala BGN. Ia berharap BGN dapat menjadi lembaga yang profesional, transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, serta mampu menjawab harapan masyarakat terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. (*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
