Masalah Distribusi Pupuk Terus Berulang, M. Husni: Apakah Karena Ada Mafianya?

Selasa, 2 April 2024 | 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni menyatakan kemirisannya terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun. Pendistribusian pupuk subsidi ini, menurutnya, harusnya tepat waktu dan tepat sasaran. Ia pun menduga ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk dan harga beras semakin mahal.

“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini apakah juga ada mafia-mafianya, Pak? Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri, (misalnya) Vietnam dan Thailand. Ini Tentunya ada sesuatu yang salah di dalam tata niaga pupuk kita ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (02/04/2024).

Baca Juga:  Kini Ada Lampung-In! Aplikasi Pintar untuk Warga Lampung yang Aktif dan Peduli

Di sisi lain, Ia mengapresiasi mengenai rencana produksi pupuk pada tahun 2024, di mana Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran sebesar Rp26,6 Triliun menjadi Rp53,3 Triliun. Peningkatan volume jumlah produksi pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita apresiasi bahwa InsyaAllah penambahan daripada (pupuk) subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa republik ini ke depan bisa akan swasembada pangan (dan) swasembada beras,” harapnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung baik-baik terhadap rencana pengembangan strategis PT. Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Hal ini mengingat masih ada daerah lain yang memang merupakan wilayah pertanian.

Baca Juga:  Rektor UIN RIL Dukung Program PRIMA Magang PTKI Karena Hubungkan Lulusan-Dunia Industri

“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) feasible Pak? Jangan membebani nanti keuangan negara, karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak itu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi tentunya sekali lagi saya ingin ingatkan Pak, bahwa subsidi itu buat petani yang pegang cangkul bukan petani yang pakai dasi,” tegasnya.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis
Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit
Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik
Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS
Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera
UIN Raden Intan Jadi Tuan Rumah POMPROV 2025 Cabor Panjat Tebing dan Bulu Tangkis
Bupati Tanggamus Buka Musda MUI
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Tolak Penulisan Ulang Sejarah Oleh Fadli Zon

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:59 WIB

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:54 WIB

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Juli 2025 - 22:48 WIB

Usai Rolling Jabatan, Elfianah Roadshow Sertijab 5 Camat yang Baru Di Lantik

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:52 WIB

Dibimbing Nurul, Mahasiswa FP UNILA Raih Hibah PKM-RE DIKTI 2025 dan Siap Melaju ke PIMNAS

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:24 WIB

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov Ajak Muslimah Ambil Peran Strategis

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:59 WIB

#CovidSelesai

Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit

Sabtu, 5 Jul 2025 - 22:54 WIB