Ketidaksolidan Elite Nasional dan Polarisasi yang Tajam Jadi Penghambat Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Kamis, 22 Juni 2023 | 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa.

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia’, Rabu (21/6).

Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan.

“Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif.

“Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,” katanya.

Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan.

“Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,” ujarnya.

Baca Juga:  Sekjen Pemuda Muhammadiyah Dorong Mahasiswa UMKO Berani Bermimpi Besar

Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia.

“Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antisipasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,” tegasnya.

Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global.

“Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,” pungkas Anis Matta.

Perlu Kesepakatan Politik

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju.

“Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,” kata Bambang.

Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya.

“Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,” katanya.

Baca Juga:  Guangdong Investasi di Indonesia, Dorong Industri Lokal

Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini.

“Kita butuh waktu diatas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom.

Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun.

Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen.

“Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,” katanya.

Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi, Lampung Kelak jadi Pangkalan Kapal Induk Ini
Puspom TNI Perkuat Pengamanan Wallakir
Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah
Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif
Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi
Hadiri Siger Fest 2026, Mirza: 15 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Rata-rata Nasional
Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Pembangunan Pedesaan
503 Mahasiswa Baru Dibekali Wawasan Kebangsaan, Teknologi, Literasi Keuangan dan Daya Saing Global

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 08:37 WIB

Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi, Lampung Kelak jadi Pangkalan Kapal Induk Ini

Sabtu, 19 September 2026 - 08:21 WIB

Puspom TNI Perkuat Pengamanan Wallakir

Jumat, 18 September 2026 - 23:35 WIB

Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah

Jumat, 18 September 2026 - 22:47 WIB

Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif

Jumat, 18 September 2026 - 22:44 WIB

Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Puspom TNI Perkuat Pengamanan Wallakir

Sabtu, 19 Sep 2026 - 08:21 WIB

Peperangan di Yaman dan Houthi Yaman

#indonesiaswasembada

Ketegangan dengan Arab, Houthi Bantah Targetkan Makkah

Jumat, 18 Sep 2026 - 23:35 WIB

#indonesiaswasembada

Bimo E: Lampung Begawi 2026 Lebih Komprehensif

Jumat, 18 Sep 2026 - 22:47 WIB

Deputi Gubernur BI

#indonesiaswasembada

Deputi Gubernur BI: Penting Hilirisasi dan Investasi

Jumat, 18 Sep 2026 - 22:44 WIB