ISEI Lampung Diharap jadi Pelaksana Pembangunan

Redaksi

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 15:29 WIB

URL berhasil dicopy

Mengingat pangan sangat penting bagi masyarakat perlu terus dilakukan tindakan antisipasi dan mitigasi resiko dari kenaikan harga. harga kelompok pangan melalui kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan dimasyarakat.

Masih kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bahwa Inflasi Provinsi Lampung pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan periode Juni 2022 yang mengalami inflasi sebesar 1,20% (mtm).

Selanjutnya untuk tahunan inflasi Provinsi Lampung Juli 2022 tercatat sebesar 5,61% (yoy), angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,94% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan Sumatera yang tercatat sebesar 6,43% (yoy).

Dalam rangka mengantisipasi inflasi yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas makro ekonomi, diperlukan upaya bersama seluruh pihak.

“Untuk itu, dalam Seminar dan Rapat Kerja ISEI ini diharapkan kita bersama-sama dapat menelaah masalah perekonomian terkini dan merumuskan langkah-langkah kebijakan serta bersinergi melalui kegiatan, yang bertujuan untuk pengendalian inflasi di Provinsi Lampung. Strategi yang ditetapkan dalam 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif, ” pungkasnya.

Berbagai upaya menjaga stabilitas inflasi telah di tempuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk Keterjangkauan Harga telah dilakukan operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung.

Sedangkan untuk Ketersediaan Pasokan, dilakukan Peluasan Lahan, peningkatan produksi dengan pemanfaatan teknologi serta program pemanfaatan lahan pekarangan tingkat rumah tangga.

Sementara untuk kelancaran distribusi, perlu kerjasama pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan
pangan tidak terganggu, termasuk penyaluran BBM dan elpiji subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat, serta penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan.

Sedangkan untuk Komunikasi yang Efektif, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.