Ijazah Aspal, Pemkab Tunggu Ketetapan Hukum

Rabu, 2 Februari 2022 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian
LAMPUNG UTARA – Terkait kasus kepemilikan ijasah asli tapi palsu ‘aspal’ yang dimiliki Kepala Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Poniran HS, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, melalui Kabag Hukum, Iwan Kurniawan, masih menunggu hasil penanganan aparatur penegak hukum (APH) yang menangani.

“Inikan masih dalam proses pendalaman pihak APH. Kami belum bisa menindaklanjuti permasalahan ini sebelum ada ketetapan hukum (incracht.red),” kata Kabag Hukum Pemkab Lampura, Iwan Kurniawan, saat dikonfirmasi, Rabu, (02/02), melalui sambungan telepon selulernya.

Baca Juga:  Dikawal Ketat Kapolres, Pemkab Mesuji Rutin Gelar Pasar Murah Jelang Lebaran

Ia menambahkan, terkait persoalan ijasah aspal yang mencuat, hal ini tentunya masuk dalam ranah hukum pidana.”Ya, kalau ijasah palsu, itu ada dalam ranah pidana. Kita tunggu dulu hasil keputusan penegak hukum. Kita hargai prosesnya, baru kita bisa mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Senada dengan Kabag Hukum, Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial Pemkab Lampura, Mankodri, menjelaskan, kasus dimaksud belum dapat diambil tindakan lebih lanjut sebelum ada ketetapan hukum. “Ya, kita tunggu dulu hasil pendalaman APH. Jika terbukti dan telah incracht, maka akan diambil tindakan tegas,” ucap Mankodri, yang juga selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 lalu.

Baca Juga:  Gratis! Nobar Piala Asia U-23 Bareng Hanan di Horison

Mankodri juga menyatakan apabila terbukti ijasah yang dikantongi Kades Subik merupakan ijasah palsu, tindakan yang akan diambil Pemkab Lampura berupa pencabutan dan/atau pemberhentian bagi Kades dimaksud. “Tentunya, tindakan yang akan diambil berupa pemberhentian. Tapi sekali lagi, hal itu setelah ada ketetapan hukum,” tandasnya.##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji
Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang
Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:47 WIB

Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:43 WIB

Gubernur Lampung Pengajian Akbar di Way Kanan

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

#CovidSelesai

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

#CovidSelesai

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB