JAKARTA – Astana, Kazakhstan — Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang juga anggota Komisi VIII DPRRI melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Muftiyat Kazakhstan dalam rangka mempererat kerja sama bilateral di bidang kebudayaan dan pendidikan Islam.
Selain itu, Komisi 8 DPR bicara soal antrean ber haji di Indonesia yang begitu panjang. Kunjungan ini turut didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman.
Pertemuan pada 22 April 2025 di kantor Muftiyat Kazakstan di Astana itu berlangsung dengan hangat dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah, Hidayat Nur Wahid diterima langsung oleh Grand Mufti Kazakhstan (Naurizbay Haji Taganuly) didampingi okeh Wakil Mufti.
Dialog berlangsung sangat akrab dan hangat dengan berbahasa Arab, karena baik Mufti maupun wakilnya, sama seperti HNW, alumni pendidikan tinggi di Timur Tengah. Grand Mufti menyambut baik berbagai usulan dan inisiatif kerja sama yang disampaikan oleh HNW.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah terkait kuota haji Kazakhstan yang mencapai 10.000 jemaah, namun menurut Mufti Kazakstan, selama ini kuota tersebuut belum terserap habis. Tahun lalu hanya terpakai 5000 kuota saja, bahkan tahun ini berpotensi hanya terpakai sekitar 4.500, artinya ada 5000an lebih kuota haji yang tidak terpakai.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menyampaikan usulan agar sisa kuota haji Kazakstan yang tak terpakai dapat dihibahkan atau dimanfaatkan oleh calon jemaah haji dari Indonesia yang saat ini menghadapi antrean panjang antara 28 hingga 49 tahun.
“Kami mengusulkan agar sisa kuota haji Kazakhstan yang belum dimanfaatkan itu bisa diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia. Ini akan sangat membantu umat Islam di Indonesia yang begitu antusias untuk berhaji, tapi harus menunggu puluhan tahun karena panjangnya daftar tunggu,” ujar HNW.
Menurut. HNW yang sejak tahun 2016 sudah mengusulkan pentingnya Indonesia melakukan loby ke OKI, Saudi Arabia maupun negara yang kuota hajinya tidak terpakai habis, agar bisa dihibahkan ke jemaah haji Indonesia.
Dengan demikian dapat memperpendek masa tunggu/antrean, dan kuota yang ada tidak menjadi “mubadzir” krn tidak terpakai, juga agar kasus calon jemaah haji Indonesia yang tahun 2016 ditahan di Philipina karena berhaji dengan mempergunakan paspor Philipina, supaya tidak terulang lagi.
Menurutnya, langkah ini merupakan salah satu bentuk nyata diplomasi parlemen sesuai fungsinya, untuk mencari solusi dan memperjuangkan aspirasi konstituen yg bisa berlaku lintas negara dengan mengedepankan solidaritas dan kerjasama saling bantu sesama umat Muslim berbasiskan pada prinsip ukhuwah Islamiyah. untuk itu HNW pun mengapresiasi respons positif dari pihak Muftiy Kazakhstan terhadap usulan tersebut.
“Alhamdulillah, pihak Grand Mufti memahami dan merespons dengan sangat baik usulan terkait kuota haji Kazakstan yang tidak terserap itu. Maka semoga hal positif ini bisa lebih dioperasionalkan dalam pertemuan berikut Komisi 8 DPRRI dengan Wakil Mufti Kazakstan yang membidang haji sebagaimana dipesankan oleh Grand Mufti.
Juga sangat penting pihak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pintu yang sudah dibuka ini, dengan mengkomunikasikan ke pihak Saudi Arabia yang juga tentunya lebih sepakat bila semua kuota bisa terpakai habis, karena menurut Mufti, persetujuan dari Saudi Arabia diperlukan agar niat baik ini bisa dilaksanakan.
Atau bahkan Pemerintah bisa mengusulkan agar OKI membahas ulang soal kuota haji termasuk pemanfaatan kuota yang tidak terserap ini, agar bisa ada solusinya.
Mengingat sudah sangat lamanya ketentuan kuota haji ini diputuskan, sementara banyak sekali perkembangan bahkan di Saudi Arabia (Mekah dan ArMuzNa), juga dengan adanya kasus tidak terserapnya kuota di suatu negara, sementara negara lain terjadi antrean yang sangat panjang, seperti antara Indonesia dengan Kazakstan, untuk memaksimalkan penyerapan kuota haji tersebut.
Selain persoalan haji, pertemuan juga membahas peluang kerja sama pendidikan Islam, pertukaran pelajar, dan penguatan dakwah moderat di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya diplomasi parlemen Indonesia yang mengedepankan kemaslahatan konstituen, umat dan kepentingan nasional, serta mempererat hubungan dengan dunia internasional termasuk dunia Islam, sesuai konteksnya.(*)
Penulis : Heri S
Editor : Rudy
Sumber Berita : MPR RI, Kazakhstan
