Catatan Doel Remos
HUTANG dapat menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, tapi juga bisa menjadi beban yang berat jika tidak dikelola dengan baik. Ketika hutang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan meningkatkan kapasitas ekonomi, maka itu bisa membuka peluang baru.
Namun, jika hutang digunakan untuk membiayai konsumsi atau proyek yang tidak produktif, maka itu akan menambah beban bagi generasi mendatang. Indonesia telah mengalami pengalaman pahit dengan hutang yang besar, sehingga penting untuk berhati-hati dalam mengelola hutang.
Pemerintah harus memastikan bahwa hutang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang strategis dan meningkatkan kapasitas ekonomi, serta memiliki rencana yang jelas untuk membayar hutang tersebut. Jika tidak, maka hutang akan menjadi beban yang berat bagi negara dan masyarakat.
Hutang Republik Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 833,96 triliun, yang merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036. Ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara dan menuntut pemerintah untuk merancang strategi pembiayaan yang cermat.
Beberapa faktor yang mempengaruhi hutang Indonesia pada 2026 adalah:
Beban Utang Jatuh Tempo: Rp 833,96 triliun, yang merupakan akumulasi dari kebijakan pembiayaan di masa lalu.
Bunga Utang: Hampir Rp 600 triliun, yang terdiri dari Rp 538,7 triliun untuk utang dalam negeri dan Rp 60,72 triliun untuk utang luar negeri.
Utang Luar Negeri: Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan 1,7% (yoy).
Pemerintah telah mengambil langkah antisipasi, seperti strategi front-loading dan penerbitan obligasi global senilai US$ 2,7 miliar pada awal 2026, untuk mengamankan likuiditas. Namun, langkah ini membawa konsekuensi biaya utang yang lebih tinggi.
Sementara itu; beban hutang pembangunan Lampung hingga 2026 belum diperoleh secara pasti besarannya. Meski kabar menggembirakan perekonomian Provinsi Lampung pada 2026 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,7%, akibat dukungan dan kinerja aparat di lapanga.
Kedengarannya paradoks dengan situasi yang sesungguhnya. Dari informasi yang diperoleh-boleh di koreksi, pembangunan jalan yang sedang galak dilakukan dananya berasal dari hutang 1 Triliun. Kegiatan disemua perangkat daerah nyaris nol dana. Ditambah tugas menjadi satgas MBG buat OPD, kian memberatkan. Akhirnya tak sedikit ASN mengkhawatirkan selip-selip tukin mereka pun akan terpotong. Ini semua akibat efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo dan geopolitik internasional yang tak menentu. Wallahuwa’lam bissowab.[]
Penulis : Doel Remos
Editor : Desty
Sumber Berita : Doel Remos
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
