HNW Dukung Sikap FPDI Perjuangan MPR, Tunda Amandemen Terbatas UUDNRI 1945

Minggu, 20 Maret 2022 - 03:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA sepakat dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, anggota DPD RI, dan para pakar HTN, untuk menunda pelaksanaan amandemen terbatas terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN),hingga sesudah 2024.

Karena saat ini kondisi politik sudah tidak kondusif. Apalagi muncul kekhawatiran bahwa amandemen akan ditunggangi pihak-pihak yang ingin menunda Pemilu. Dan atau memperpanjang masa jabatan Presiden.

“Ini sikap yang bijak, sekalipun FPDIP MPRRI semula mendukung amandemen terbatas UUD untuk menghadirkan PPHN sesuai rekomendasi dari Pimpinan MPR periode sebelumnya. Tetapi karena mempertimbangkan dinamika politik kekinian yang tidak kondusif, apalagi ada pihak-pihak yang kabarnya akan menunggangi usulan amandemen terbatas, untuk menunda Pemilu dan atau memperpanjang masa jabatan Presiden, maka wajar bila sekarang pimpinan FPDI Perjuangan di MPR, yang juga Wakil Ketua MPR DR Ahmad Basharah, menyampaikan sikap fraksinya agar rencana amandemen itu ditunda, hingga selesainya periode MPR 2019-2024. PKS mendukung sikap terakhir FPDI Perjuangan ini, karena bersesuaian dengan sikap Fraksi PKS MPR. Bahkan sejak periode yang lalu sudah menolak mengamandemen UUD untuk menghadirkan PPHN. FPKS MPRRI berpendapat untuk hadirkan PPHN cukup melalui UU yg diperkuat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/3).

Baca Juga:  Kesenjangan Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, UUD 45 sebelum perubahan memang tidak mengatur secara rinci dan tegas soal tatacara perubahan terhadap UUD. Tetapi UUDNRI 1945 Pasal 37 ayat (1), (2), (3) & (4) yang berlaku semenjak 2002 sudah mengatur dengan jelas dan tegas soal rincian tatacara usulan perubahan terhadap UUDNRI 1945, sehingga sejak proses usulan amandemen harus jelas dan definitif termasuk materi yang ingin diamandemen. Dan itu menutup celah bisa hadirnya agenda yang disusupkan.

Tetapi tetap saja banyak pihak khawatir ada ‘penumpang gelap’ yang ingin mengembalikan Indonesia ke zaman ‘pra Reformasi’. Dan itu terlihat pada beberapa pekan ini, santer sekali terbaca adanya manuver usulan perubahan UUD untuk penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan Presiden, dengan memakai momentum adanya usulan perubahan terbatas terhadap UUD.

“Kondisi politik yang sedang tidak kondusif, apalagi sekarang sudah masuk ke tahun Politik jelang pelaksanaan pemilu 2024, maka kekhawatiran adanya pihak yang mencoba menyusupkan agenda penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, sangat wajar diwaspadai, dan disikapi dengan tegas, seperti oleh FPDI Perjuangan MPRRI. Agar manuver-manuver yang tak sesuai dengan konstitusi itu dapat dikoreksi dan diakhiri,” ujarnya.

Baca Juga:  IKA USAKTI Komit Rajut Kebersamaan untuk Indonesia

HNW menambahkan mayoritas pimpinan MPR RI, termasuk Ketua MPR, telah menyatakan tidak ada agenda amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Namun, para pengusul perpanjangan masa jabatan Presiden bergeming. Ada kemungkinan, mereka bakal menunggangi rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN.

Apalagi sebagian Fraksi, termasuk FPDI Perjuangan, mengusulkan agar hadirnya PPHN dilakukan melalui amandemen terbatas terhadap UUDNRI 1945.

Akan lebih meyakinkan masyarakat apabila usulan terbuka dari FPDIP untuk menunda pengusulan amandemen terbatas itu juga diikuti dan secara terbuka dinyatakan oleh Fraksi-fraksi di MPR dari Partai-Partai koalisi.

“Agar semua pihak menghentikan manuver dan focus mensukseskan pelaksanaan UUDNRI 1945 dan UU Pemilu yang telah menjadi kesepakatan antara KPU, Pemerintah dan DPR, bahwa Pemilu diselenggarakan 14-2/2024, tidak ditunda, dan karenanya masa jabatan Presiden juga tidak ditambah,” ujarnya.

Baca Juga:  Apresiasi Resolusi DK PBB, HNW: Laksanakan Gencatan Senjata di Gaza

HNW juga mendukung wacana agar Masyarakat mengawal MPR, supaya lembaga negara, itu bisa menjaga konstitusi termasuk ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden maupun Pemilu lima tahun sekali.

Dan untuk mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin memaksakan agenda memperpanjang masa jabatan presiden, sekalipun itu inkonstitusional. Gerakan ini tentu saja bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang merupakan amanat reformasi.

Yaitu, adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan bahwa Pemilu diselanggarakan 5 tahun sekali. Ini penting, agar tidak terulang lagi pengalaman kelam bangsa Indonesia, karena tidak tegas mengatur masa jabatan Presiden, dan Pemilu yang diatur 5 tahun sekali.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini menegaskan sikap PKS untuk konsisten menjaga amanat Reformasi dan Konstitusi. Serta bersama dengan masyarakat melaksanakan ketentuan yang ada dalam Konstitusi.

HNW juga mengkritisi serta menolak gerakan inkonstitusional yang hendak menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.

“Agar ada keteladanan mematuhi dan melaksanakan Konstitusi, sehingga Rakyat bisa percaya dengan lembaga-lembaga negara dan demokrasi, untuk keselamatan NKRI,” pungkasnya. ##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut
Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?
Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:12 WIB

Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Berita Terbaru

Berita Utama

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Berita Utama

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Ketua ASPIRA, Ashary serta Maskot Kera yang jadi polemik dan Ketua KPU

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB