Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Jumat, 29 Maret 2024 | 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Melalui fungsi pengawasan DPD tersebut, DPD menginginkan adanya penguatan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Pengawasan DPD hanya konsentrasi pada masalah-masalah di daerah.

“Fokus pengawasan DPD adalah kita ingin DPD mempunyai keterlibatan dengan pemerintah daerah. Karena itu dengan fungsi pengawasan DPD, kita ingin penguatan pemerintah daerah. Kita ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional,” kata Fadel Muhammad usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pendalaman Materi dalam Rangka Penyusunan Revisi Peraturan DPD Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI” di Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (28/3/2024).

Baca Juga:  Night Lava Run 2026, Ribuan Pelari Nusantara dan Mancanegara Taklukkan 5K di Bawah Langit Kalianda

Pelaksanaan FGD ini merupakan kerjasana antara Panitia Musyawarah DPD dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad). Hadir dalam FGD ini Wakil Ketua III DPD Sultan B. Najamudin yang juga Pengarah Panmus, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigit Suseno, SH, M.Hum, Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein dan para anggota Panmus di antaranya KH Amang Syafrudin, Dr. H. Misharti, H. Sukriyanto, H. Dharma Setiawan. Narasumber FGD ini adalah Prof. Dr. Susi Harijanti, SH (Dosen FH Unpad).

Fadel Muhammad yang juga anggota Panmus DPD RI ini mengatakan FGD ini membicarakan beragam hal terkait dengan bagaimana penguatan DPD dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para akademisi dari Universitas Padjadjaran untuk revisi Peraturan DPD No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI.

Baca Juga:  Lamsel Fest 2026, Memanjakan UMKM

“Dari FGD ini, para akademisi Unpad memberikan masukan yaitu pengawasan DPD RI itu harus diatur agar ruang lingkup pengawasan yang dilakukan DPD tidak terlalu luas. Ruang lingkup pengawasan itu perlu disesuaikan dengan kemampuan DPD itu sendiri karena keterbatasan jumlah anggota DPD,” ujar Fadel Muhammad yang juga senator dari Provinsi Gorontalo ini.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa
Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam
Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026
Tekuk Pringsewu 3-0, Tim Bola Voli Putra Mesuji Kantongi Tiket Ke Semifinal Porprov X Lampung
Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah
Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Jumat, 20 November 2026 - 15:03 WIB

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam

Jumat, 20 November 2026 - 14:00 WIB

Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terbaru