Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin mengkhawatirkan dan dalam.
“Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang bisa ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1).
Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia.
Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia.
“Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi Sandwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,” katanya.
Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya ‘jumping’ dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja.
“Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan Indonesia ketika nanti ada pergantian kepemimpinan di 2024,” katanya.
Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa ‘membajak krisis’ saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi.
“Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,” katanya.
Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis
Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini.
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,” pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini.
7 Rumus Kearifan Dunia
Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini.
Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh.
“Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tangguh atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,” kata Teuku Rezasyah.
Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum.
“Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,” katanya. ##
