Pembicaraaan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Senin, 13 April 2026 | 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Kegagalan pembicaraan damai antara AS dan Iran di Pakistan adalah buah dan inkonsistensi negara-negara Barat dalam mengimplementasikan Non-Proliferation Treaty (NPT).

Alih-alih melakukan pelucutan senjata nuklir sejak NPT ditandatangani 1968, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat terus memperkaya uranium untuk senjata nuklir dan menyebarkan teknologi itu kepada negara-negata sekutunya. Bahkan Israel yang tidak menandatangani NPT bebas memiliki hulu ledak nuklir dan menjadi bully di kawasan.

“Dengan situasi ini, saya kira wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutu merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor detterence atau pencegah,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, kepada media, Minggu, 12 April 2026.

“Kalau negara-negara Barat boleh menterjemahkan doktrin si vis pacem para bellum dengan meningkatkan kapasitas militer termasuk senjata pemusnah massal, maka negara-negara lain yang tidak mau jadi korban dari agresifitas negara-negara superpower akan mendorong diri mereka untuk memiliki kapasitas serupa,” urai dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Baca Juga:  Launching Jersey, Gubernur Mirza Pasang Target 3 Besar

Program Nuklir Iran

Teguh melanjutkan, selama ini, sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi NPT Iran mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, yang merupakan satu dari tiga pilar NPT.

“Kapasitas nuklir Iran selama ini digunakan untuk energi dan medis, yang dijamin oleh NPT. Namun, setelah serangan terbuka terhadap Iran tahun lalu dan tahun ini, wajar bila berkembang wacana lain tentang arti penting memiliki senjata nuklir untuk mencegah agresi negara lain,” masih kata Teguh.

Dia menggarisbawahi bahwa alm. Ali Khamenei sebelumnya mengeluarkan fatwa yang mengharamkan senjata nuklir karena dinilai berlawanan dengan prinsip perang dalam Islam.

“Dalam ajaran Islam, perang dilakukan sebagai respons atas serangan pihak lain dan bersifat diskriminatif. Artinya, hanya unsur kombatan yang dapat dijadikan sasaran serangan balasan. Sementara senjata nuklir bersifat non diskriminatif yang berarti menghancurkan apapun dan siapapun,” kata dia lagi.

Baca Juga:  IRGC Iran Sebut Hantam Drone Laut AS di Selat Hormuz

Teguh menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah konsistensi AS dan sekutu dalam implementasi NPT. Tanpa itu, negara-negara lain juga akan berlomba-lomba untuk ikut mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal.

Saat ini ada sembilan negara yang memiliki senjata nuklir. Dua negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak adalah Rusia dan AS. Masing-masing memiliki 5.459 dan 5.227 hulu ledak nuklir. Kemudian China (600), Prancis (290), Inggris (225), India (180), Pakistan (170), Israel (90), dan Korea Utara (50).

“Selagi hipokrasi dan inkonsistensi terhadap implementasi NPT diteruskan, maka dunia akan menjadi arena perlombaan senjata nuklir,” demikian Teguh. []


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Desty


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 
Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah
Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar
Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim
Kronologi Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Soal Lapas Cibinong, Ketua DPR: Sanksi Tegas Bila Terbukti 
Pendidikan Dasar Gratis Tak Cukup Hapus Biaya, Ledia Hanifah Soroti Sekolah Rusak dan Ketimpangan 3T
Sufmi Dasco : RUU Ketenagakerjaan Selesai Bulan Oktober

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 21:34 WIB

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 

Kamis, 24 September 2026 - 21:28 WIB

Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah

Kamis, 24 September 2026 - 21:23 WIB

Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar

Kamis, 24 September 2026 - 21:17 WIB

Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim

Kamis, 24 September 2026 - 21:11 WIB

Kronologi Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Berita Terbaru

Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono

Berita Utama

Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:34 WIB

Berita Utama

Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:28 WIB


Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran: Syarat Perundingan dengan AS sudah Disampaikan oleh Qatar

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:23 WIB

Jumhur Hidayat Menteri KLH di PBB

Berita Utama

Menteri LH: Presiden RI Lakukan Pengendalian Perubahan Iklim

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:17 WIB