DPRD Lampung Utara Soroti Sikap Terburu-buru BBWS Soal Sengketa Lahan

LAMPUNG UTARA – Seorang warga Dusun Sri Pendowo Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan mengaku lahan yang sejak lama berdiri sebuah gubuk sederhana milik keluarganya diklaim masuk aset milik Balai Besar Wilayah Sekampung (BBWS) Lampung.

Konflik yang mulai mencuat itu akhirnya sampai ke meja wakil rakyat. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan urusan sengketa lahan diundang untuk rapat dengar pendapat (RDP) oleh komisi I DPRD kabupaten setempat, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, memunculkan fakta-fakta menarik yang mengarah pada mal-administrasi dan klaim sepihak oleh pihak BBWS Lampung yang dinilai mengabaikan koordinasi antar lembaga.

Kepala UPI BBWS Way Rarem Lampung Utara, David dalam penyampaian dalam rapat mengakui keteledorannya dalam mengambil langkah yang dinilai mengintimidasi warga bernama Heni Ismarin untuk menandatangani surat pernyataan klaim tanah milik balai besar. Sehingga dalam forum besar itu, dirinya meminta maaf atas kelalaiannya.

Selain itu, dirinya juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai tapal batas (patok) sempadan irigasi. Dirinya bertindak berdasarkan peta (master plan) bendungan Way Rarem yang disebut terbit sejak tahun 1980-an.

“Saya mohon maaf, karena bertindak tanpa koordinasi dengan pihak aparatur desa dan aparat penegak hukum. Mengenai patok batas memang saya tidak mengetahui secara jelas, nanti saya akan laporkan dulu ke pimpinan mengenai rencana pengukuran ulang di lapangan,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Utara, Genius Akbar didampingi anggota DPRD Mat Sani menyayangkan sikap atau azas keterburu-buruan pihak BBWS sehingga menyebabkan timbulnya konflik di tengah masyarakat.

“Disini kita tidak ingin menyudutkan salah satu pihak. Kami selaku representatif masyarakat membuka forum ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik,” katanya.

“Karena sikap keterburu-buruan BBWS akhirnya menciptakan konflik. Tetapi kita harus sikapi ini, kita akan turun lapangan melakukan peninjauan dan pengukuran ulang supaya jelas dimana titik batas sempadan irigasi itu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk semua pihak,” timpalnya lagi.

Hal senada dikatakan Kapolsek Abung Selatan, AKP Mahbub Junaidi dalam forum rapat dengar pendapat itu. Ia menyayangkan langkah sepihak yang dilakukan pihak BBWS yang dianggap meresahkan. Langkah tanpa koordinasi dinilai bisa menciderai upaya Polri menjaga Kamtibmas di wilayah kerjanya.

“Terus terang, saya semalam sudah turun lokasi dan sudah memegang dokumen surat klaim itu, di lokasi kami cek batas itu memang tidak ada patoknya. sedangkan pihak keluarga ini selalu bayar pajak bumi bangunan (PBB) atas tanah itu,” ujarnya.

Dirinya menghimbau agar dalam mengambil suatu tindakan yang berpotensi terjadinya konflik agar selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Terpisah, perwakilan keluarga pemilik tanah, Rani Satria mengaku siap mengambil langkah hukum jika persoalan klaim sepihak itu terus berlarut tanpa kesimpulan.

“Jangan sampai muncul kasus serupa dikemudian hari. Persoalan ini harus tuntas,” tegasnya.[]

Penulis : Rudi alfian

Editor : Desty

Sumber Berita : Lampung Utara

Temukan berita-berita menarik lainnya