Dana Ro 780 Juta Lebih, Jadi Temuan BPK di Sekwan DPRD Tubaba

Kamis, 5 September 2024 | 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

BANDARLAMPUNG – Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) mencatat anggaran capai ratusan juta yang tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Temuan itu untuk belanja alat tulis kantor dan bahan cetak pada dua organisasi perangkat daerah (0PD) tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp209 miliar lebih dan merealisasikan sebesar Rp181 miliar lebih atau 86,62% dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk belanja barang pakai habis berupa alat tulis kantor (ATK) dan bahan cetak pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

“Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja ATK dan bahan cetak untuk kegiatan kantor pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp880 juta lebih. Hal tersebut terjadi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah hampir Rp100 juta serta Sekretariat DPRD sebesar Rp782 juta lebih,” petikan LHP BPK.

BPK menyebut, belanja ATK dan bahan cetak pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai kondisi senyatanya hampir Rp100 juta. Hasil konfirmasi dengan penyedia Toko Az, menunjukkan bahwa terdapat pencatatan atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK dan bahan cetak oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan jumlah sebesar Rp207 juta lebih sedangkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban terdapat realisasi atas belanja ATK dan bahan cetak sebesar Rp328 juta lebih (setelah dipotong pajak) sehingga terdapat selisih sebesar Rp121 juta lebih (Rp328.766.320,57 – Rp207.589.000,00)

Baca Juga:  Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian, PPTK, Bendahara dan staf diketahui bahwa nota ATK dan bahan cetak pada dokumen pertanggungjawaban ditulis oleh Staf Bagian Umum. PPTK tidak pernah melakukan verifikasi atas kesesuaian pembayaran belanja. Kepala Bagian Umum menyatakan bahwa atas selisih uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor yang tidak dianggarkan.

Atas belanja tersebut, Kepala Bagian Umum telah memberikan beberapa bukti belanja yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp23 juta lebih antara lain atas belanja perbaikan ganti plafon, perbaikan listrik ruangan, perbaikan AC, suku cadang mobil dan uang lembur Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Berdasarkan hal tersebut jumlah belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp97 juta lebih (Rp121 juta lebih)
Rp23 juta lebih).

Belanja ATK dan bahan cetak pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp782 juta lebih.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan penyedia Toko Az diketahui bahwa belanja ATK dan bahan cetak pada Sekretariat DPRD setiap bulan berkisar Rp15 juta-Rp20 juta, sehingga dalam satu tahun belanja ATK dan bahan cetak pada Toko Az maksimal sebesar Rp240 juta. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban, belanja ATK dan bahan cetak pada Sekretariat DPRD setelah dikurangi pajak adalah hampir Rp1, 3 miliar.

Baca Juga:  Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Atas permasalahan tersebut, Bagian Umum Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah, yaitu hampir Rp100 juta pada 22 April 2024 dan Rp0,57 pada 23 April 2024.

“Belanja ATK dan Bahan Cetak pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang tidak sesuai kondisi senyatanya berpotensi disalahgunakan dan kelebihan pembayaran atas belanja ATK dan bahan cetak pada Sekretariat DPRD sebesar Rp782 juta lebih,” tulis LHP BPK.

Hal tersebut disebabkan Kepala OPD terkait tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Belanja ATK dan bahan cetak. PPTK dan pelaksana kegiatan pada OPD terkait tidak cermat menggunakan bukti yang sah dalam dokumen pertanggungjawaban untuk merealisasikan belanja barang dan jasa; dan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran tidak optimal dalam melaksanakan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen secara memadai.

“BPK menginstruksikan untuk memproses kelebihan pembayaran belanja ATK dan bahan cetak sebesar Rp782 juta lebih sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah,” petikan LHP BPK.##


Penulis : Anis


Editor : Anis


Sumber Berita : TULANGBAWANG BARAT

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk
Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia
Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi
Kukuhkan 3 Pengurus Korpri Daerah, Sekdaprov Marindo Tegaskan Kesiapan Lampung Jadi Tuan Rumah Pornas 2027
Pemimpin Demokrat di Senat AS akan Akhiri Perang dengan Iran
UU SDI Harus Hentikan Tumpang Tindih Data
Sungai Berbusa dan Bau, Warga Bernung Keluhkan Limbah Ayam
Pasar Digital Indonesia Paling Aktif
Ilustrasi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:05 WIB

RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk

Kamis, 5 November 2026 - 22:01 WIB

Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia

Kamis, 5 November 2026 - 20:50 WIB

Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Kamis, 5 November 2026 - 19:20 WIB

Kukuhkan 3 Pengurus Korpri Daerah, Sekdaprov Marindo Tegaskan Kesiapan Lampung Jadi Tuan Rumah Pornas 2027

Kamis, 5 November 2026 - 18:46 WIB

Pemimpin Demokrat di Senat AS akan Akhiri Perang dengan Iran

Berita Terbaru

Managing Partner International Business RSM China (kiri) dan Chief Strategy Officer sekaligus Senior Partner RSM Indonesia Angela Indirawati Simatupang (kanan) menandatangani nota kesepahaman pembentukan China Desk di RSM Indonesia di Xi'an, Tiongkok, pada 3 November 2026. (RSM Indonesia/Xinhua)

Berita Utama

RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk

Kamis, 5 Nov 2026 - 22:05 WIB

Jansen Manansang (ketiga dari kiri), pendiri Taman Safari Indonesia Group, menjadi pembicara dalam subforum Konferensi Mitra Panda Global (Global Panda Partners Conference) pada 3 November 2026.

Berita Utama

Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia

Kamis, 5 Nov 2026 - 22:01 WIB

Delegasi pemuda Indonesia menjajal pembuatan tembikar di Desa Liujiaobao, Provinsi Shanxi, Tiongkok utara, pada 29 Oktober 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Kamis, 5 Nov 2026 - 20:50 WIB

Sejumlah pemilih bersiap memberikan suara dalam Hari Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pemilu sela di sebuah tempat pemungutan suara di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 3 November 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Pemimpin Demokrat di Senat AS akan Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 5 Nov 2026 - 18:46 WIB