Atasi Blank Spot, Tanjung Harapan Manfaatkan DBH untuk Beli HT

Jumat, 18 Februari 2022 | 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Nara J Afkar

MESUJI – Sebagian besar wilayah desa di Kabupaten Mesuji sampai saat ini memang masih terkendala jaringan sinyal seluler atau yang lebih dikenal dengan sebutan (Blank Spot Area). Kondisi tersebut tentu sangat menganggu akses komunikasi baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Kecamatan termasuk Desa.

Untuk itu, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan aparaturnya pemerintah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Raya melalui dana bagi hasil (DBH) Desa Tanjung Harapan, dari sektor pajak bumi bangunan (PBB) digunakan untuk membeli HT (Handy Talky).

HT merupakan sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat.

Baca Juga:  Kala Jurnalis Lampung Menghantar Putri Sulung Menuju Gerbang Pernikahan

Hal itu disampaikan Kepala Desa Tanjung Harapan, Dinus Efrika, saat membagikan HT kepada perangkat nya, bahwa untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar sesama perangkat desanya. Dia melakukan pembelian HT sebanyak 20 unit, yang bersumber dari DBH sektor PBB Desa Tanjung Harapan. Nantinya itu akan di bagikan kepada seluruh perangkat desanya seperti RK, RT, dan para Kasi.

“Mengingat susahnya jaringan sinyal seluler di desa kami, yang akhirnya membuat sulitnya untuk berkomunikasi dengan para perangkat desa, makanya kami melakukan pembelian HT ini untuk mempermudah komunikasi antara perangkat desa dengan Kades dan Sekdes,”Kata Dinus.

Baca Juga:  Bupati Cup 2026 Jadi Wadah Pembinaan Talenta Muda Sepak Bola Lampung Utara

Hal senada diungkapkan Sekretaris Desa setempat, A Bai Dowi bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas PMD terkait pengadaan HT untuk jajaran perangkat desa bersumber dari DBH sektor PBB guna mempermudah koordinasi antar sesama perangkat desa.

“Ya, kami sebelumnya pada saat evaluasi APBDes, sudah berkonsultasi dengan pihak Dinas PMD terkait permasalahan blank spot area di desa kami, untuk membeli HT agar mempermudah koordinasi dengan seluruh perangkat desa kami. Dan Alhamdulillah itu di restui, sekarang kami bisa lebih mudah untuk saling berkomunikasi di desa,”tandasnya. (*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB