Atasi Blank Spot, Tanjung Harapan Manfaatkan DBH untuk Beli HT

Jumat, 18 Februari 2022 | 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Nara J Afkar

MESUJI – Sebagian besar wilayah desa di Kabupaten Mesuji sampai saat ini memang masih terkendala jaringan sinyal seluler atau yang lebih dikenal dengan sebutan (Blank Spot Area). Kondisi tersebut tentu sangat menganggu akses komunikasi baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Kecamatan termasuk Desa.

Untuk itu, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan aparaturnya pemerintah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Raya melalui dana bagi hasil (DBH) Desa Tanjung Harapan, dari sektor pajak bumi bangunan (PBB) digunakan untuk membeli HT (Handy Talky).

HT merupakan sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat.

Baca Juga:  Wartawan Dipanggil Polres Konawe Selatan, JMSI Sultra: Sengketa Pemberitaan Jangan Dipaksa Jadi Perkara Pidana

Hal itu disampaikan Kepala Desa Tanjung Harapan, Dinus Efrika, saat membagikan HT kepada perangkat nya, bahwa untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar sesama perangkat desanya. Dia melakukan pembelian HT sebanyak 20 unit, yang bersumber dari DBH sektor PBB Desa Tanjung Harapan. Nantinya itu akan di bagikan kepada seluruh perangkat desanya seperti RK, RT, dan para Kasi.

“Mengingat susahnya jaringan sinyal seluler di desa kami, yang akhirnya membuat sulitnya untuk berkomunikasi dengan para perangkat desa, makanya kami melakukan pembelian HT ini untuk mempermudah komunikasi antara perangkat desa dengan Kades dan Sekdes,”Kata Dinus.

Baca Juga:  Iran dan Oman Finalisasi Kesepakatan soal Selat Hormuz

Hal senada diungkapkan Sekretaris Desa setempat, A Bai Dowi bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas PMD terkait pengadaan HT untuk jajaran perangkat desa bersumber dari DBH sektor PBB guna mempermudah koordinasi antar sesama perangkat desa.

“Ya, kami sebelumnya pada saat evaluasi APBDes, sudah berkonsultasi dengan pihak Dinas PMD terkait permasalahan blank spot area di desa kami, untuk membeli HT agar mempermudah koordinasi dengan seluruh perangkat desa kami. Dan Alhamdulillah itu di restui, sekarang kami bisa lebih mudah untuk saling berkomunikasi di desa,”tandasnya. (*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pengamat Ungkap Proyek Panas Bumi Suoh Sekincau tak Kantongi Izin UNESCO
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Minta Ada Protokol Darurat Karhutla Ancaman Terhadap Satwa
Dasco Tampung Aspirasi PPPK soal Kejelasan Status Kepegawaian
Teguh Santosa: Di Vladivostok Prabowo Sampaikan Cara Pandang Baru yang Berani
Pemprov Lampung Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan
Sekdaprov Marindo Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Gubernur Minta Kinerja Makin Berdampak
Gubernur Mirza Sambut Positif Lampung Jadi Tuan Rumah Kongres PB HMI ke-XXXIII
Kunjungan Komisi IV DPR RI, Pemprov Lampung Perkuat Komitmen Mitigasi Karhutla Taman Nasional Way Kambas

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 13:10 WIB

Pengamat Ungkap Proyek Panas Bumi Suoh Sekincau tak Kantongi Izin UNESCO

Jumat, 4 September 2026 - 10:52 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Minta Ada Protokol Darurat Karhutla Ancaman Terhadap Satwa

Jumat, 4 September 2026 - 10:50 WIB

Dasco Tampung Aspirasi PPPK soal Kejelasan Status Kepegawaian

Jumat, 4 September 2026 - 09:43 WIB

Teguh Santosa: Di Vladivostok Prabowo Sampaikan Cara Pandang Baru yang Berani

Jumat, 4 September 2026 - 09:37 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pengamat Ungkap Proyek Panas Bumi Suoh Sekincau tak Kantongi Izin UNESCO

Jumat, 4 Sep 2026 - 13:10 WIB

#indonesiaswasembada

Dasco Tampung Aspirasi PPPK soal Kejelasan Status Kepegawaian

Jumat, 4 Sep 2026 - 10:50 WIB