Usulan Penundaan Pemilu Memicu Instabilitas Politik Nasional

Kamis, 3 Maret 2022 | 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Bustami Zainudin menolak keras adanya usulan untuk Penundaan Pemilu Serentak 2024. Penundaan Pemilu akan sangat mengancam stabilitas politik nasional, yang hari ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kondusif.

“Undang Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 secara jelas telah mengamatkan bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak dalam satu tahun yaitu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.,” kata Bustami di Bandar Lampung, Rabu (2/3).

Mnurutnya agenda Pemilu 5 tahunan ini tidak memberikan ruang sedikitpun bagi upaya upaya untuk melakukan penundaan, pembatalan dan lain lain.

Baca Juga:  Edarkan Sabu, RW Diringkus Jajaran Sat Res Narkoba Polres Mesuji

“Ini tentu bisa kita maknai sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan agenda politik nasional berjalan berkesinambungan, upaya menjaga stabilitas politik nasional tetap aman dan damai. Adanya usulan untuk Penundaan Pemilu oleh beberapa elit politik, jelas tidak memiliki pijakan dan alasan hukum yang memadai, kecuali karena alasan kepentingan pribadi, kelompok atau mungkin agenda partai politik tertentu,” ujar Bustami.

“Sebagai anggota DPD RI, wakil dari daerah Lampung, tentu saya punya sikap tegas menolak usulan dimaksud. Jika usulan ini terus bergulir akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia,” tambahnya.

Pandemi Covid 19 tidak bisa jadi alasan untuk Penundaan Pemilu karena faktanya Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil mengatasi Pandemi, dan sejarah mencatat Pilkada Serentak tahun 2020 dan Pilkades Serentak di seluruh Kab/Kota lancar lancar saja dan berjalan dengan baik. Kalau Pertumbuhan ekonomi yang jadi alasan, kondisi hari ini pertumbuhan ekonomi kita sudah relatif membaik, bahkan jika Pemilu Serentak dengan seluruh tahapannya dapat berjalan lancar dan sukses, justru akan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif.

Baca Juga:  DPR RI Soroti Kasus Penyekapan Perempuan di Jabar

“Saya mengajak kepada para elit politik hendaknya sama sama menjaga suasana kondusif ini dengan kita konsisten untuk menjalankan amanah Undang Undang sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat yang cerdas dan bertanggung jawab,” jelas Bustami. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP
“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”
Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan
DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa
DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030
Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global
Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik GlobalĀ 
Jakarta Siap-Siap Banjir dan Tenggelam

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:29 WIB

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:12 WIB

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:29 WIB

Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:10 WIB

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:34 WIB

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Berita Terbaru

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah S, Ked, Memberikan arahan saat memimpin Rapat Evaluasi Mall Pelayanan Publik ( MPP) [Ro]

#indonesiaswasembada

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP

Jumat, 26 Jun 2026 - 11:29 WIB

HUTAN menjadi satu kebutuhan. Akankah Indonesia masih akan memiliki Hutan lestari? [Net/Ist]

#indonesiaswasembada

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Jun 2026 - 11:12 WIB

ALIH FUngsi sawah-hutan menjadi pemukiman mengancam hidup orang banyak. DPR minta pemerintah jangan serampangan soal alih fungsi lahan. [Net/ist]

#indonesiaswasembada

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Jun 2026 - 09:10 WIB

PELANTIKAN Jaringan Media SIber Indonesia (JMSI) Riau Perioide 2025-2030. Dheni Kurnia kembali pimpin JMSI Riau untuk periode kali kedua. [JMSI/Ist]

#indonesiaswasembada

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:34 WIB