Timwas Haji DPR Kritik Impor Bahan Makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia

Minggu, 9 Juni 2024 | 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand untuk jemaah haji Indonesia. Dalam pengecekan di Madinah pada Sabtu (8/6/2024), Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

“Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” ujar Luluk.

Timwas Haji DPR melakukan inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa.

Luluk mengharapkan pemerintah untuk lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia. “Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” jelasnya.

Baca Juga:  Wagub Jihan Apresiasi 25 Tahun Pengabdian LAZDAI Lampung

Menurut Luluk, penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat. “Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?” papar Politisi Fraksi PKB ini.

Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor. “Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand,” tambahnya.

Baca Juga:  Demo 28 Oktober , KSPI Ingatkan Buruh Hindari Kerusuhan

Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia. “Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi,” ucap Luluk.

Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji. “Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” pungkas Luluk.

Kritik ini menyoroti pentingnya upaya serius dari pemerintah dalam mendukung petani lokal dan memastikan kenyamanan serta kesehatan jemaah haji Indonesia melalui penyediaan bahan makanan berkualitas. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’
Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp 1.300 T
PBB: Operasi Militer Israel Picu Pengungsian Palestina dari Deir al-Balah di Gaza
Majelis Taklim Nurul Anshor Lampung Gelar Tausyiah Kebangsaan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Kamis, 19 November 2026 - 15:21 WIB

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 November 2026 - 15:16 WIB

Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’

Berita Terbaru

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB



Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea (atas, kedua dari kanan), menyampaikan pernyataan di Sanaa, Yaman, pada 2 Mei 2025. (Xinhua/Mohammed Mohammed)

Berita Utama

Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:21 WIB