Laporan : Anis
BANDAR LAMPUNG – Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menyelenggarakan diskusi publik songsong pilkada serentak tahun 2024 di gedung Fakultas setempat, Selasa, (16/7/2024). Hasil dari kegiatan tersebut menjadi sumbangsih perbaikan pilkada bagi penyelenggara pemilu maupun kepada masyarakat.
Diskusi publik yang dimoderatori Tin Amalia Fitri, M.Si, D.P.A tersebut mengangkat tema Menakar Kualitas Demokrasi Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024. Narasumber yang dihadirkan adalah Ketua AIPI Pusat yang juga mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam, Komisioner KPU Lampung Antoniyus dan Sekretaris Prodi HTN Fakultas Syariah Dr. Fathul Mu’in, MH. Ketua AIPI Lampung Dr. Agus Mardihartono, M.M. juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Dr. Efa Rodiah Nur, MH, mengatakan, kegiatan tersebut sebagai respon terhadap dinamika hukum dan sosial menjelelang pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Maka dari itu, kampus sebagai institusi pendidikan berperan penting dalam memberikan sumbangsih terhadap perbaikan system.
“Untuk mengetahui kualitas pilkada maka perlu ditakar dengan berbargai indikator, baik itu penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Diskusi ini sangat bermanfaat dalam menyongsong pilkada serentak,” kata Dekan.
Dalam pemaparannya, Ketua AIPI Pusat yang juga mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam mengatakan, pilkada serentak menghadapi berbagai problematika, salah satunya adalah kelanjutan dari Pilpres. Bahkan, pilkada serentak tahun ini juga menjadi parameter maupun persiapan menghadapi pemilu 2029.
Komisioner KPU Lampung, Antoniyus mengatakan, KPU Lampung dan jajarannya siap menyelenggarakan Pilkada serentak. Untuk itu, pihaknya sangat berharap adanya kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama menyukseskan pilkada mendatang.
Sekretaris Prodi HTN Dr. Fathul Mu’in, menambahkan, kunci sukses pilkada serentak melibatkan sejumlah pihak, antar lain penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Penyelenggara pemilu harus netral dan menjaga kode etik. Partai politik, masyarakat pemilih dan media massa juga berperan penting dalam mewujudkan pilkada luber dan jurdil.
