JAKARTA– Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya memasukkan valuasi ekonomi sumber daya kelautan ke dalam sistem kebijakan nasional, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ekosistem biru yang berkelanjutan. Demikian hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Seminar Nasional dan Bedah Buku ‘Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Membedah buku karya Nini Subaryana, Indra menyoroti soal potensi besar kelautan Indonesia yang belum tergarap maksimal. “Kita memiliki garis pantai lebih dari 100.000 kilometer dan ekosistem pesisir yang sangat kaya, namun pemanfaatannya belum mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya,” ujar Indra.
Lebih lanjut, ia menekankan kebijakan sektor kelautan dan perikanan selama ini cenderung fokus pada produksi dan komoditas. Di sisi lain, jelasnya, jasa ekosistem seperti perlindungan pesisir, cadangan karbon, hingga nilai sosial-budaya belum diperhitungkan secara memadai dalam kerangka ekonomi nasional.
“Di sinilah valuasi ekonomi menjadi pendekatan ilmiah penting untuk melihat potensi laut secara utuh dan komprehensif,” tuturnya.
Indra pun turut menambahkan bahwa buku yang dibedah dalam forum tersebut akan menghadirkan kerangka kebijakan berbasis valuasi ekonomi yang dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi DPR, khususnya Komisi IV, dalam pembahasan revisi ketiga UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi inisiatif Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI yang menggagas forum dialog lintas sek tersebut. Menurutnya, dialog seperti ini mencerminkan komitmen DPR dalam mendorong ‘meaningful public participation’ dalam proses legislasi.
“Kami menganggap forum ini sebagai bagian dari uji publik yang dapat memperkaya perspektif DPR, khususnya dalam menyusun kebijakan pangan dan kelautan yang lebih adil dan berbasis ekosistem,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. “Ini adalah bentuk nyata dari kerja sama multisektor untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Indra mengingatkan bahwa laut adalah masa depan bangsa, maka pengetahuan adalah perahunya dan kebijakan yang adil adalah arah layarnya. Maka dari itu, harapnya, seminar ini menjadi bagian dari upaya DPR bersama Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memperkuat fondasi legislasi berbasis sains dan keadilan ekologis, di tengah tantangan krisis pangan dan perubahan iklim yang kian nyata. (um/aha)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Hadi
Sumber Berita : DPR RI
