Saadiah : Anggaran Pengembangan Kawasan Minim Perlu Ada Pemetaan Jelas

Selasa, 5 September 2023 | 19:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran pengembangan kawasan perbatasan tahun anggaran 2024 sebesar Rp16,1 Miliar. Menanggapi minimnya anggaran tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty memberikan usulan untuk membuat pemetaan yang jelas untuk setiap program di wilayah perbatasan agar anggaran dapat efektif.

“Memang kalau bicara tentang peningkatan atau pengembangan kawasan perbatasan ada target dan upaya-upaya untuk bagaimana agar kawasan-kawasan perbatasan ini memenuhi beberapa standar soal kemajuan daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah perbatasan yang rentan dengan kawasan-kawasan di luar. Maka saya mau usulkan sebenarnya harus ada pemetaan yang jelas tentang apa yang memang harus kita lakukan,” tuturnya dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca Juga:  Akademisi Puji Pidato Prabowo di Davos, Pertegas Beda Prabowonomics Vs Greedynomics

Lanjutnya, Legislator Dapil Maluku tersebut mengambil contoh daerah kawasan perbatasan di MBD (Maluku Barat Daya) dan KKT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang memiliki komoditi-komoditi unggulan yang memang harus dikembangkan. Kemudian di daerah tersebut juga akan dikembangkan industri Blok Masela di kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

“Nah daerah-daerah industri ini, kita harus bicara tentang bagaimana desain soal ketersediaan jika kemudian ada mobilitas misalnya dengan adanya orang masuk, maka kita harus berpikir soal logistik. Tentang bagaimana pangan untuk masa depan atau penyanggah industri itu juga,” ujarnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD, Wahrul Apresiasi Kinerja TKBM Panjang

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan adanya pemetaan untuk alokasi anggaran pengembangan kawasan perbatasan. Karena masing-masing daerah memiliki kearifan pangan lokal yang perlu didukung.

“Selain kita bicara soal perhatian Presiden yang juga sudah mengunjungi ke sana melihat potensi Kerbau Moa dan Kambing Kisar yang memang harus dikembangkan. Tetapi daerah kawasan juga ada di Loki dan Moa ada di kawasan terluar dan punya potensi jagung punya potensi umbi-umbian, kearifan pangan pangan lokal yang juga harus di-support,” tandasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda
Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Didorong Hingga 20%
Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!
Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban
Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi
Lampung-In Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Terpadu
Warga Dusun Rejosari Tanggamus Minta Hentikan Tambang Ilegal
Merdeka Institute Kecam Pemerintah dalam Kasus Teror Ketua BEM UGM

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 13:20 WIB

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Februari 2026 - 13:08 WIB

Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Didorong Hingga 20%

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:48 WIB

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:09 WIB

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:35 WIB

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:20 WIB

#indonesiaswasembada

Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Didorong Hingga 20%

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:08 WIB

Putri Zulhas Komisi XII DPR RI

#indonesiaswasembada

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Minggu, 22 Feb 2026 - 12:48 WIB

#indonesiaswasembada

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Feb 2026 - 13:09 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Sabtu, 21 Feb 2026 - 09:35 WIB