Laporan : Heri Suroyo
BALI – Ketua DPR RI Puan Maharani selalu Chair of Parliament 20 (P20) menghadiri Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20. Dalam forum yang diprakarsai oleh Indonesia dalam Presidensi G20 2022 ini, Puan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam berbagai isu global.
Kehadiran Puan di pembukaan SAI20 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8), disambut oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun sebagai Ketua SAI20. Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.
“Kita hidup di bumi yang sama, oleh karena itu kita perlu mengedepankan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” kata Puan.
Forum ini ditujukan bagi Lembaga Tinggi Audit (SAI) negara-negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20. SAI20 pun berfokus pada good and accountable governance melalui peningkatan peran SAIs dalam kerangka G20.
Tujuan dari SAI20 Summit sendiri adalah untuk mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 dalam situasi dan pasca pandemi Covid-19. Selain itu untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Hal ini tentu sangat strategis, karena dunia baru saja dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan upaya dan langkah-langkah pengelolaan keuangan negara yang tidak biasa,” jelas Puan.
“Sehingga peran lembaga pemeriksa keuangan negara, Supreme Audit Institutions, sangat penting untuk dapat merespons kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam situasi dan pasca pandemi,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua Negara di dunia. Semua negara pun mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis.
“Sejumlah besar dana yang berasal dari rakyat, digunakan oleh pemerintah masing-masing negara untuk menangani bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” sebut Puan.
Akibat pandemi Covid-19, sejumlah agenda pembangunan mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya. Puan berharap hasil KTT G20 mendatang mampu mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini sesuai tema Presidensi G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’.
“Dan dapat menyatukan upaya bersama demi recovery yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk kemudian mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Komitmen tersebut, kata Puan, tentu menjadi semangat di Parlemen dan di Supreme Audit Institutions untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan. Sebagai penyelenggara The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), DPR RI pun memberi apresiasi kepada BPK RI yang telah mengambil inisiasi pembentukan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai new engagement group G20.
“Sehingga akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pasca pandemi Covid-19,” tutur Puan.
Menurutnya, hal tersebut dapat memperkuat upaya Pemerintah Negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Puan mengatakan DPR RI bersama dengan Parlemen dunia melalui Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Pertemuan P20 juga memberikan perhatian dalam upaya bersama memperkuat peran parlemen dalam melegitimasi upaya terbaik pemerintah dalam menjalankan pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi dan sejumlah agenda tantangan global ke depan.
“Parlemen, melalui The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama,” urainya.
“Melalui tugas konstitusionalnya, Parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara,” imbuh Puan.
Pertemuan The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang akan mengambil tema ‘Stronger Praliament For Sustainable Recovery’ disebut sejalan dengan tema Presidensi G20. P20 nantinya akan membahas 4 isu priorotas yaitu akselerasi Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan dan Energi serta Tantangan Ekonomi, Parlemen yang Efektif dan Demokrasi Dinamis serta Inklusi Sosial, dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.
“Ke-empat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini,” tegas Puan.
Melalui kewenangan konstitusionalnya, Parlemen disebut akan ikut mengawal implementasi agenda global di bidang keuangan, moneter, dan pembangunan yang akan memperkuat kemajuan di negaranya masing-masing dalam mewujudkan kehidupan rakyatnya yang sejahtera. Puan berharap Supreme Audit Institutions masing-masing negara juga dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20.
“Peran dalam memastikan dan meningkatkan kinerja akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara,” ucap cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” sambung Puan.
Isu-isu prioritas yang dibahas dalam SAI20 diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan negara, serta mempercepat target agenda SDGs di tahun 2030.
“Melalui kewenangan konstitusionalnya, Pemerintah, Parlemen, Supreme Audit Institutions membangun komitmen dalam menjalankan agenda bersama untuk membangun suatu dunia yang sehat, aman, damai dan sejahtera bagi semua,” tutup Puan. ##
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
