Pesawaran – Pimpinan DPRD Pesawaran, Lampung minta Disdikbud dan PUPR lebih bijak dalam mengelola anggaran.
Terlebih anggaran yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pesawaran yang bernilai fantastik.
“Saya belum monitor. Tapi pada intinya harus selektif pada program yang berkenaan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” kata Ketua DPRD Pesawaran sementara, Ahmad Rico Julian, Kamis (26/9).
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran, Ahmad Rico Julian mengaku saat ini belum maksimal dalam melakukan pengawasan pada organisasi perangkat daerah (OPD) karena baru saja menjabat.
“Saya belum cek, kita juga baru dilantik dan Pimpinan, alat kelengkapan dewan Akd) di DPRD belum terbentuk jadi belum lihat kondisi-kondisi yang krusial atau isu-isu lainnya,” ungkap dia.
“Nanti pasti kalo ada laporan dan lain-lain akan kita bahas di DPRD agar ada solusi dan sebagainya, cuma untuk sekarang kita belum bisa panggil dinas terkait karena komisi belum terbentuk,” papar dia.
Ia menegaskan, nantinya akan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan pada OPD-OPD Kabupaten Pesawaran, terlebih anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Komisi udah terbentuk baru bisa pengawasan dan diskusi lagi lebih dalam. Karena kita bisa minta data dan lainnya,” ungkap dia.
Temuan Disdikbud Ratusan Juta
Diketahui, Laporan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) menemukan kelebihan anggaran fantastis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran, Lampung.
Temuan BPK RI mencatat realisasi tidak tertib serta realisasi belanja BOS melebihi standar dan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp379 juta lebih. Kondisi itu ditengarai berpotensi merugikan negara dan korupsi.
Ketua DPP Team Monitoring Penyimpangan Dan Korupsi, Mailudin mengaku akan membentuk tim untuk melakukan pendalaman temuan itu, yang nantinya akan dilaporkan ke penegak hukum.
“Kami akan investigasi kegiatan di Disdikbud Pesawaran dan melaporkan ke Kejati Lampung,” kata Mailudin, Jumat (20/9).
Mailudin menduga adanya kelalaian Disdikbud Pesawaran dalam merealisasikan berbagai kegiatan yang berpotensi merugikan negara dan melanggar hukum.
“Saya minta penegak hukum melihat temuan BPK RI di Disdikbud Pesawaran menjadi bahan pemeriksaan. Agar tidak ada lagi kelebihan bayar dan Disdikbud Pesawaran lebih bijak dalam mengelola keuangan rakyat,” ujar dia.
Mailudin pun meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan pejabat teras Disdikbud Pesawaran karena diduga ada ‘kongkalikong’ dalam pelaksanaan kegiatan di kegiatan tersebut.
“Kayak langganan temukan LHP BPK di Disdikbud Pesawaran. Ada dugaan unsur kesengajaan, atau korupsi kegiatan di Disdikbud Pesawaran,” kata dia.
1 2 3 Selanjutnya
Penulis : Ahmad
Editor : Fidhela Alvita
Sumber Berita : Pesawaran
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
