JAKARTA – Upaya Presiden Prabowo Subianto membangun kedaulatan ekonomi nasional, dinilai sejalan dengan gagasan ekonomi Pancasila yang menempatkan negara sebagai pengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, keberhasilan agenda tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi dan menutup berbagai kebocoran pengelolaan sumber daya alam.
Isu kedaulatan ekonomi kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor strategis nasional. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dinilai masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan kekayaan dan belum optimalnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026) mengatakan gagasan tersebut telah lama menjadi perhatian Prabowo sebagaimana tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.
Menurutnya, buku tersebut menggambarkan berbagai persoalan kebangsaan, termasuk ketimpangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mulai dari emas, batu bara, bauksit hingga nikel. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil kekayaan tersebut,” ujar Ujang.
Ia menilai Prabowo tengah berupaya menata kembali konstruksi ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip ekonomi Pancasila. Menurut dia, model ekonomi tersebut merupakan jalan tengah antara kapitalisme yang terlalu menumpuk modal pada kelompok tertentu dan sosialisme yang menekankan pemerataan secara penuh.
“Indonesia tidak bisa sepenuhnya berkiblat pada kapitalisme maupun sosialisme. Yang paling sesuai adalah ekonomi Pancasila yang berakar pada nilai-nilai konstitusi, ekonomi kerakyatan, dan semangat kekeluargaan,” katanya.
Ujang menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan negara-negara Barat maupun negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis. Karena itu, konsep berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana pernah digagas Presiden pertama RI Soekarno dinilai masih relevan untuk menjadi landasan pembangunan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Ujang juga mengutip pandangan ekonom Ricardo Hausmann yang menyebut adanya korelasi kuat antara tingkat kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa. Semakin mandiri sebuah negara dalam mengelola sumber daya dan industrinya, semakin besar peluang negara tersebut mencapai kemajuan ekonomi.
Menurut dia, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Salah satunya terlihat dari belum optimalnya pengembangan industri strategis nasional yang pernah menjadi kebanggaan bangsa.
Meski demikian, Ujang tetap optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang melalui berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.
“Kalau kekayaan alam benar-benar dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Indonesia memiliki peluang menjadi bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang bersih, akuntabel, serta komitmen seluruh elemen bangsa dalam mengawal pembangunan nasional.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : Jakarta
